• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KEMITRAAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI PRODUSEN MEKAR JAYA DENGAN PT TANI MUSI PERSADA

    Thumbnail
    View/Open
    compressed-3d351b5d8146ec625de5f34311ad21a3.pdf (2.930Mb)
    Date
    2015-09-18
    Author
    DENI AGUS SUSANTO, 09912414
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kemitraan dalam usaha perkebunan merupakan keharusan karena merupakan syarat untuk diperolehnya izin usaha serta kewajiban perusahaan setelah mendapatkan izin usaha. Hal ini berlaku juga bagi usaha perkebunan kelapa sawit. Pola kemitraan usaha perkebunan tersebut dilakukan dalam perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu perlu memperhatikan penerapan asas atau prinsip perjanjian sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis meneliti penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT Tani Musi Persada. Berdasarkan perjanjian tersebut penulis mencoba menilai apakah perjanjian tersebut mengakomodir kepentingan para pihak secara fair serta bagaimanakah Penerapan Asas Proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan perkebunan plasma kelapa sawit dalam proses hubungan kontraktual/perjanjian dalam fase prakontrak dan sepanjang kontrak, yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan serta wawancara dan menaganalisa data secara deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah bahwa asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit kurang diperhatikan karena posisi tawar antara para pihak kurang setara, sehingga pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi ingin melindungi pihaknya serta ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Perjanjian hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan formal dengan substansi yang kurang mendukung pihak dengan posisi tawar yang kurang dalam modal, jaringan usaha atau organisasi, fasilitas serta manajemen skill. Oleh karena itu pihak tersebut dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar, padahal diketahui bahwa asas dalam kemitraan adalah saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan, yang mana hal ini membutuhkan proporsionalitas guna melihat adanya itikad baik dalam pertukaran hak dan kewajiban secara fair.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8681
    Collections
    • Master of Law [1560]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV