Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1021-1040 of 1560
-
PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN FIDUSIA (SKMF) DIBAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA FIDUSIA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-14)Ketiadaan pengaturan mengenai Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, telah menghadirkan suatu pemikiran di dalam praktek bahwa SKMF dapat dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Jika melihat ... -
BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG DITINJAU DARI SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Universitas Islam Indonesia, 2015-04-30)Peranan aturan hukum disini sangat menentukan dan berpengaruh sekali kepada industri perbatikan Indonesia khususnya batik megamendung Cirebon yang masih belum memiliki perlindungan HKI, Karenanya HKI perlindungan kepada ... -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-24)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rertibusi Jasa Usaha, Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, Bagaimana pelaksanaan ... -
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI
(Universitas Islam Indonesia, 2014-12-09)Undang-Undang Undang – Undang Nomor 13 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2009 yang semestinya diberlakukan sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Terkait ... -
PERTENTANGAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DENGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG (TINJAUAN KONTRAK KARYA FREEPORT ATAS PERUBAHAN SISTEM KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta kedudukan hukum Kontrak Karya Freeport semenjak di terbitkannya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membawa sistem ... -
IMPLIKASI ADMINISTRATIF DAN SOSIO-POLITIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PASCA PEMEKARAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-02-10)Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru, menjadi paradigma desentralisasi di Era reformasi. Fenomena pemekaran daerah ... -
SITA UMUM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA TERHADAP HARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-29) -
REKRUITMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KABUPATEN MERANGIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06)Pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilakukan di Indonesia. Untuk mengikuti pemilu partai politik melakukan rekrutmen politik agar bisa menarik suara dari rakyat dan tetap mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSIDANGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-12-06)Anak adalah masa depan peradaban kita, perlakuan kita terhadap anak kita sekarang adalah sama dengan kita sedang menyusun dan menentukan arah peradaban kita, oleh karena itu kita patut berhati-hati dan perduli akan masa ... -
POTENSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 DALAM PENJUALAN SURAT KABAR HARIAN TRIBUN
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-20) -
DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2011-02-10) -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-21)Notaris/PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik ... -
PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-14)Penelitian dengan judul “PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran LBH dalam akses keadilan bagi masyarakat di era Orde ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-11)Penulisan berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” merupakan sebuah riset yang dilaksanakan ... -
FORMULASI HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN PROVINSI ACEH MENURUT TINJAUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-08-10)Hukuman cambuk yang berlaku di provinsi Aceh merupakan jenis hukuman yang tidak sesuai dengan isi pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Karena itulah, kebijakan penerapan hukuman cambuk ... -
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 dan 100/PUU-XIII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk sudah dikonsepsikan sebagai pengawal konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi. Mahkamah Konstitusi berusaha menjaga bahwa konstitusi merupakan (the supreme law of the land) yang harus ... -
KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET INHIL REVOLVING FUND (IRF) ( Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir – Riau )
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07)Dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2002 membuat program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dalam bentuk bantuan Dana Bergulir yakni Inhil Revolving Fund yang di salurkan ... -
ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-09-12) -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penggunaan hak serta kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan ... -
GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM NKRI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-29)Penegasan dari pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus tertuang dalam Pasal 18 (b) ayat 1 UUDNRI 1945.Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris) adalah ...