PERTENTANGAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DENGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG (TINJAUAN KONTRAK KARYA FREEPORT ATAS PERUBAHAN SISTEM KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta kedudukan hukum Kontrak Karya Freeport semenjak di terbitkannya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membawa sistem izin usaha pertambangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu dengan cara mengkaji hubungan antara asas-asas perjanjian dan kedudukan negara saat melakukan hubungan kontraktual. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan hubungan konseptual antar asas dalam perjanjian serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukan bahwa Kontrak Karya Freeport semenjak diterbitkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dilihat dari asas pacta sunt servanda menjadi melemah dan para pihak tidak wajib untuk mematuhi kontrak, karena pacta sunt servanda itu sendiri melemah saat pelaksaan kontrak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan (iktikad baik) dan apabila terjadi suatu perubahan fundamental mengenai dasar dibuatnya kontrak dan sudah seharusnya semenjak terbitnya undang-undang No 4 Tahun 2009 para pihak merenegosiakan ulang Kontrak kontrak tersebut untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertambangan. Kedudukan Kontrak Karya Freeport bukanlah lex spesialis dari ketentuan undang-undang. Pertama, karena kedudukan negara saat melakukan hubungan kontraktual berkedudukan sebagai badan hukum, kedua, kontrak tidak dapat menyampingkan undang-undang yang bersifat imperatif, ketiga, jika kontrak bertetangan dengan undang-undang maka kontrak tersebut batal demi hukum.