Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1001-1020 of 1560
-
PEMBUATAN AKTA KUASA MUTLAK SEBAGAI TINDAK LANJUT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS
(Universitas Islam Indonesia, 2017-02-10)Untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah, secara yuridis haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun ada kalanya untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT pembeli dan penjual belum ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-11)Tanggung jawab Maskapai Penerbangan terhadap penumpang bisa dianalisis dari dua persepektif yakni persperktif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang Penerbangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya ... -
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN FRANCGISE PRIMAGAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-22) -
KEDUDUKAN HUKUM ASOSIASI PELAKU USAHA DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06)Di dalam Hukum persaingan usaha terdapat adanya Asosiasi pelaku usaha yang saling berkumpul sebagai tempat pertukaran informasi dan media untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga asosiasi bertugas meningkatkan efisiensi ... -
PENGARUH NILAI-NILAI TASAWUF DALAM TATA NEGARA ADAT (Studi Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-07-03)Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang konsep Tata Negara Adat, yang dapat ditemukan dalam kerajaan ataupun kesultanan Nusantara. Konsep tata negara adat dalam penelitian ini mengambil studi pada Konstitusi ... -
KEDUDUKAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24) -
IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk ... -
KONSTRUKSI HUKUM SUKUK BERDASARKAN FIQIH MUAMALAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-02-20)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan konstruksi hukum sukuk yang ada saat ini dan meninjau kesesuaian konstruksi hukum tersebut berdasarkan tinjauan fiqih muamalah. Analisa dilakukan terhadap konstruksi ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASCA KAK 2003 (KONVENSI PBB ANTI KORUPSI)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-10)Pentingnya penelitian dengan topik “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pasca KAK (Konvensi PBB Anti Korupsi) 2003” didasarkan pada asumsi teoritis bahwa pembalikan beban ... -
OPTIMALISASI PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) DALAM MENGAWAL KEAMANAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-12)Studi ini bertujuan untuk membuka wawasan kita khususnya peranan intelijen sebagai garda terdepan keamanan nasional dalam rangka support pengambilan kebijakan.Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa hakekat fungsi ... -
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Penal Policy of Fine about the Criminal Environment)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24) -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI DPRD KABUPATEN KLATEN (Studi Terhadap Pembentukan Perda No. 8 Th 2011 & Perda No. 9 Th 2011)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-11-01)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten no. 8 dan no. 9 tahun 2011, bentuk partisipasi, unsur-unsur partisipasi serta ... -
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG REMBANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-02-05)Perjanjian Kredit KUPEDES di Bank Rakyat Indonesia merupakan perjanjian kredit yang persyaratannya sangat mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang sangat rumit. Dalam hal ini nasabah yang berminat untuk mengajukan ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN NORMA HUKUM BARU (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 46/PUU.VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-23)Pasca amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, lahir sebuah lembaga yudisial baru, mempunyai kedudukan setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung dan berada di luar Mahkamah Agung bernama Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ... -
MEKANISME SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(Universitas Islam Indonesia, 2015-06-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR. Bahwa proses yang terjadi pada tahun 2014 salah satunya dengan melibatkan Tim Ahli dalam pelaksanaan ... -
PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI, PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KECAMATAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-03-27) -
KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)Perdebatan konstitusionalitas keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi calon hakim bersama Mahkamah Agung (MA) akhirnya terjawab. Lewat putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seleksi calon hakim sepenuhnya ... -
IMPLIKASI SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-01-07)Pasca jatuhnya Orde Baru, terjadi dua perubahan dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, diantaranya adalah kebebasan berpolitik masyarakat dan adanya perubahan UUD 1945. Perubahan kebebasan politik memunculkan lahirnya ... -
ANALISIS KONTRIBUSI EKONOMI CANDAH DALAM JEMAAT AHMADIYAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI CANDAH JEMAAT DAN CANDAH WAJIB LAINNYA)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)Pemberian sedekah ataupun filantropi lainnya dianjurkan oleh semua agama, termasuk Islam. Beberapa agama bahkan melembagakan pengadaan persepuluhan atas nama agenda filantropinya. Jemaat Ahmadiyah memiliki sebuah konsep ... -
POLA PENERTIBAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA SEKS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-23)