Master of Law: Recent submissions
Now showing items 981-1000 of 1560
-
KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG CYBER SEX YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-14)Penelitian ini berjudul KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG CYBER SEX YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwasanya kejahatan mayantara saat ini sudah ... -
PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-21)Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami penyelesaian dan upaya notaris dalam menanggapi problem dalam penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan Rumusan masalah ... -
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT ERUPSI GUNUNG MERAPI
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-27)Penelitian ini berjudul “Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Akibat Erupsi Gunung Merapi”. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas masalah sertifikasi hak ... -
PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH PEMBERI PINJAMAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09)Perjanjian pinjam meminjam uang yang disertai dengan bunga yang cukup tinggi masih sangat digemari oleh beberapa kalangan masyarakat, meskipun mereka tahu akibat dari melakukan pinjaman tersebut, tidak sedikit yang ... -
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN TERKAIT DENGAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Dalam suatu perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak seimbang. Pada karcis parkir yang merupakan perjanjian baku yang memuat klausula baku pengalihan tanggung jawab: “ Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab ... -
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 76/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UU NOMOR 17 TAHUN 2014 PASAL 245 TENTANG PENYIDIKAN ANGGOTA DPR
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-28)Inisiatif penyempurnaan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) harus diposisikan menjadi entry point secara lebih signifikan ... -
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME – LENINISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-03)Kebijakan formulatif dari sebuah Undang-Undang memiliki peranan yang penting dan strategis dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan legalitas sekaligus sebagai penentuan kualitas bagi ... -
PELANGGARAN HAM BERAT PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR-TIMUR TAHUN 1999 DAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO
(Universitas Islam Indonesia, 2012-05-05) -
DOMINASI HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA CAROK Studi Konstruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-09-08) -
POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG PEMERINTAHAN DESA PASCA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)Dikeluarkannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari unsur “pemerintah desa” berimplikasi pada tampilnya kepala desa sebagai “pemain tunggal” di kancah pemerintahan desa. Hal ini justeru menjadi pertanyaan, mengapa ... -
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA DALAM KONSEP OTONOMI PASCA REFORMASI DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-20)Pasca reformasi pengaturan tentang Desa menjadi satu paket dengan Undang-undang Pemrintahan Daerah. Yakni diatur dalam UU N0.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ... -
IMPLEMENTASI ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENETAPAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-23)Thesis ini mengkaji penerapan Asas Ius Curia Novit dalam putusan-putusan hakim tunggal praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang sangat kentara terlihat dari Putusan Pengadilan ... -
IMPLIKASI PENUNJUKAN LANGSUNG TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM PENGADAAN JASA E-POS (ELECTRONIC POINT OF SALES) DI BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penunjukan langsung dalam pengadaan jasa e-POS di Bandara Soekarno Hatta dapat mengesampingkan prinsip-prinsip persaingan usaha. Selain itu, tujuan penulisan ... -
REPOSISI INTELIJEN DALAM BADAN INTELIJEN NEGARA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hakikat dan fungsi intelijen negara di dalam negara hukum demokratis; serta mendeskripsikan reposisi intelijen negara dalam Badan Intelijen Negara (BIN) pasca lahirnya ... -
IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANTARA ARSITEK DENGAN PENGGUNA JASA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-10-24)Arsitek adalah sebuah profesi di bidang perancangan dan perencanaan (Desing) sebuah bangunan dan kawasan, Pengguna Jasa arsitek adalah mereka yang membutuhkan jasa konsultasi dan jasa membuat desain sebuah bangunan dan ... -
PENGATURAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)Perdebatan mengenai eksistensi (keberadaan) Daerah Istimewa Surakarta sejauh ini masih mengemuka. Pihak Kasunanan Surakarta memandang Pemerintah Indonesia saat ini cenderung menutup-nutupi fakta hukum maupun fakta sejarahnya ... -
IMPLEMENTASI PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGARAN 2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat desa diantaranya di sektor keuangan desa. Salah satu hal yang sangat menarik dalam keuangan desa adalah mengenai sumber ... -
OTONOMI KHUSUS BERDMPAK PADA LAHIRNYA PARTAI POLITIK LOKAL (STUDI PERBANDINGAN PARTAI POLITIK LOKAL DI INDONESIA DAN SKOTLANDIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-05-23)Otonomi khusus merupakan solusi dalam mengatasi konflik di daerah. Kekhususan yang ada di Aceh tidaklah didapatkan begitu saja. Ada peristiwa panjang yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) ... -
KAJIAN FILOSOFIS PRO DAN KONTRA DILARANGNYA EUTHANASIA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-24)Karya ini berjudul “Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia”. Euthanasia adalah pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien oleh dokter atas pemintaan ... -
RESISTENSI DEMOKRASI EKONOMI (STUDI TENTANG DINAMIKA DEMOKRASI EKONOMI DALAM UUD 1945 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-08-06)Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 mengatur norma-norma dasar perihal perekonomian, termasuk juga di dalamnya pengaturan persoalan pengelolaan sumber daya alam. Di dalam Pasal 33 UUD 1945, terkandung prinsip-prinsip ...