Browsing Master of Law by Title
Now showing items 288-307 of 1464
-
IMPLEMENTASI REGULASI TATA KELOLA DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BANK SYARIAH DAN PENYALURAN KREDIT PERUMAHAN PADA BANK KONVENSIONAL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-08-19)Penelitian implementasi tata kelola pembiayaan perumahan bank syariah dan penyaluran kredit bank konvensional untuk mengetahui seberapa jauh tata kelola dua system perbankan tersebut dalam melaksanakan kegiatan ... -
Implementasi Sistem Pembelian Bbm Melalui Aplikasi Mypertamina Ditinjau Dari Perspektif Good Corporate Governance
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina, dan seberapa.besar peran pemerintah mewujudkan sistem hukum yang baik termasuk dalam hal Good Corporate Governance, ... -
IMPLEMENTASI SUBROGASI DENGAN LASTGEVING SEBAGAI INSTRUMENT HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-18)Perbuatan hukum pengalihan objek jaminan dengan cara subrogasi ini salah satunya adalah terjadinya peralihan objek jaminan KPR yang masih dalam masa KPR kepada pihak lain oleh debitur atau yang sering dikenal dengan ... -
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN BERLABEL DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-06-14)Judul tulisan ini adalah “Implementasi Tanggung Jawab Atas Pelaku Usaha Produk Makanan Kemasan Berlabel di Yogyakarta”. Mengingat perlindungan konsumen di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, meskipun telah ... -
IMPLEMENTASI TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA KEClL DAN MlKRO MELALUI PERKUATAN STRUKTUR KEUANGAN KSPIUSPKOP DARl KOMPENSASI DANA SUBSlDl BBM TAHUN 2002 Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR MENURUT KEPMEN NO. 16/KEP/M.KUKM/1/2002
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-14)Saat ini koperasi sangat berhubungan erat dengan penerapan kebijakan otonomi daerah. Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memkrikan dampak positif bagi koperasi dalam ha1 alokasi sumber daya alam dan pelayanan ... -
IMPLEMENTASI TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PERKARA PSIKOTROPIKA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008) -
IMPLEMENTASI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI (TINGKAT PERTAMA)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-01-23)Pidana yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari beberapa aspek tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan kriminal secara menyeluruh yaitu penangulangan kejahatan dalam rangka perlindungan ... -
Implementasi Trade Facilitation Agreement untuk meningkatkan Ekspor Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Dikawasan Nusa Tenggara Barat
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Isu terkait Trade Facilitation Agreement ini merupakan wujud dari keseriusan negara-negara didunia karena menganggap bahwa Perdagangan Internasional merupakan cara efektif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ... -
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 5/PRK/1965 TERHADAP PENETAPAN HAK ATAS TANAH NEGARA BEKAS TANAH BADAN HUKUM MILIK BELANDA (TINJAUAN KASUS TANAH BIOSKOP INDRA) DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-05-31)Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (3) disebutkan bahwa " Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ". Ketentuan Pasal 33 ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (Studi Tentang Hak Informasi Publik)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-05-11)Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum disini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat. Untuk ... -
IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ... -
IMPLEMENTASI “PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN” TERHADAP HARTA YANG BELUM DIDAKWAKAN DALAM PERKARA PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-24) -
IMPLIKASI ADMINISTRATIF DAN SOSIO-POLITIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PASCA PEMEKARAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-02-10)Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru, menjadi paradigma desentralisasi di Era reformasi. Fenomena pemekaran daerah ... -
IMPLIKASI AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK MENYEBUTKAN KETURUNAN TIONGHOA DALAM KOMPARISI (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Di Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)Penelitian ini berjudul Implikasi Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Menyebutkan Keturunan Tionghoa Dalam Komparisi (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Di Yogyakarta) dengan rumusan masalah yang akan di kaji oleh peneliti ialah ... -
IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH SULTAN GROUND
(Universitas Islam Indonesia, 2014-11-02)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanah Sultan Ground sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, serta implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 13 ... -
IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-24)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di ... -
Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 Faba Dalam Pp Nomor 22 Tahun 2021 Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-28)Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu pertama Bagaimana implikasi hukum penghapusan status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di indonesia dan kedua, Kendala-kendala yang ...