Browsing Master of Law by Title
Now showing items 260-279 of 1464
-
Implementasi Pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini menulis tentang Implementasi Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN. Masalah yang dirumuskan adalah, pertama: Apakah pembinaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis ... -
IMPLEMENTASI PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGARAN 2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat desa diantaranya di sektor keuangan desa. Salah satu hal yang sangat menarik dalam keuangan desa adalah mengenai sumber ... -
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PlDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK Dl KOTA PEKANBARU
(Universitas Islam Indonesia, 2010-01-27)Terjadinya perdagangan anak di Indonesia merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks. Dimana Anak-anak yang diperdagangkan beke rja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, clan seksual. ... -
IMPLEMENTASI PENGAWASAN FUNGSIONAL Dl PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2011-04-23)Keberadaan Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai lembaga pengawasan fungsional internal di daerah merupakan tindak lanjut PP No. 79 Tahun 2005 sebagai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ... -
Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai UUJN dan kode etik agar tidak melanggar pelanggaran kode etik maka diperlukan lembaga Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan ... -
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-08-06)Semenjak pertama kali Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa Perbankan Syariah sampai pada hari ini, sengketa Perbankan Syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama relatif sedikit. Seperti di Pengadilan Agama Bantul ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA TENTANG ASSESMEN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-11-14)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan bersama tentang tentang penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, disamping itu untuk mengetahui hambatan ... -
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RlAU NOMOR 28 TAHUN 2005 'TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HlLlR DENGAN INDRAGIRI HULU Dl KILOMETER 17 DESA SENCALANG
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-03)Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan prinsip kesatuan dari sebuah negara-bangsa yang mengharuskan keterjaminan hubungan yang serasi antardaerah. Namun demikian, berbagai persoalan ... -
Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoartif
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023)Keadilan restoratif merupakan upaya mengatasi over crowding LAPAS karena pemenjaraan yang berlebihan yang berdampak pada kondisi sosial. Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-11)Penulisan berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” merupakan sebuah riset yang dilaksanakan ... -
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penulisan berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” merupakan sebuah riset yang dilaksanakan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-13)Berkaitan dengan penelitian ini, penulis merumuskan tiga permasalahan, yaitu: bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Pemerintah Kota Yogyakarta, apa sanksi yang diterapkan terhadap Pegawai Negeri ... -
Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2021-2022
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pasca pembentukan Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan kenaikan secara drastis angka kemiskinan yang tergambar dari jumlah penduduk miskin di Bantul pada tahun 2021. Sementara ... -
IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KABUPATEN BANTUL 2010- 2030 TERHADAP LARANGAN ALIH FUNGSI LAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2015-05-08)Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian akhir-akhir ini semakin meningkat dan tak terkendali, kebutuhan penduduk terhadap tanah untuk tempat tinggal maupun usaha semakin meningkat seiring pesatnya jumlah penduduk. ... -
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2002 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus di Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kecematan Wera Kabupaten Bima)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-03-09)Saat ini peningkatan perkembangan otonomi daerah sangat pesat dan semakin membaik. Daerah Kabupaten Bima memiliki berbagai kelebihan dengan daerah lain seperti adanya potensi alam serta kondisi lingkungan yang ada. Pemerintah ... -
IMPLEMENTASI PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG RIAU DENGAN DEBITUR TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-08)Panitia Urusan Piutang Negara atau yang disingkat dengan PUPN adalah suatu Panitia Interdepartemental yang bertugas mengurus piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Instansi Pemerintah atau ... -
Implementasi Praperadilan dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka dan Pihak Ketiga di Pengadilan Negeri Sleman
(UII, 2016)Penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan masih sering terjadi, meskipun pada prinsipnya KUHAP telah memberikan aturan-aturan ... -
IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-19)Penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan masih sering terjadi, meskipun pada prinsipnya KUHAP telah memberikan aturan-aturan ... -
IMPLEMENTASI PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-14)Penelitian ini berjudul implementasi prinsip bussines judgment rule dalam pengurusan perseroan terbatas. Judul penelitian ini diambil karena, direksi sebagai organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab ...