Browsing Master of Law by Title
Now showing items 1299-1318 of 1460
-
RELEVANSI PASAL 29 UUD NKRI TAHUN 1945 TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-05-19)Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar sebagai bentuk nyata dari dasar negara, sudah ada Pasal yang mengatur tentang ke-Tuhanan. Ironisnya pada Pasal ini tidak dijelaskan bagaimana seseorang itu ber-Tuhan Yang Maha Esa atau ... -
RELEVANSI PRINSIP PEMIDANAAN ISLAM TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-24)Berdasarkan Pasal 125 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh diberikan keistimewaan berupa melaksanakan syariat Islam di semua lini kehidupan. Sebagai bentuk formal pengimplementasian keistimewaan itu, ... -
Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Berdasarkan Pasal 125 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh diberikan keistimewaan berupa melaksanakan syariat Islam di semua lini kehidupan. Sebagai bentuk formal pengimplementasian keistimewaan itu, ... -
RENEGOSIASI KONTRAK KARYA DALAM BIDANG PERTAMBANGAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERSFEKTIF POLITIK HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06)Studi ini membahas mengenai renegosiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan serta politik hukum yang mempegaruhi ada renegosiasi tersebut melalui pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang ... -
REPOSISI INTELIJEN DALAM BADAN INTELIJEN NEGARA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hakikat dan fungsi intelijen negara di dalam negara hukum demokratis; serta mendeskripsikan reposisi intelijen negara dalam Badan Intelijen Negara (BIN) pasca lahirnya ... -
RESISTENSI DEMOKRASI EKONOMI (STUDI TENTANG DINAMIKA DEMOKRASI EKONOMI DALAM UUD 1945 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-08-06)Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 mengatur norma-norma dasar perihal perekonomian, termasuk juga di dalamnya pengaturan persoalan pengelolaan sumber daya alam. Di dalam Pasal 33 UUD 1945, terkandung prinsip-prinsip ... -
Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Restorative Justice Tepung Setawar terhadap Diversi Tindak Pidana Anak pada kasus Keceelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong. Rumusan Masalah yang diajukan ... -
Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ksbe)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-01)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Lebih dari pada itu, pada 9 Mei 2022, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak ... -
RISALAH RAPAT SEBAGAI PERJANJIAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL ASOSIASI PERUSAHAAN BAN INDONESIA Studi kasus putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-28)Kartel merupakan jenis pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha. Karena dampak dari kartel mampu menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nyata. Pada tanggal 7 Januari 2015 KPPU mengeluarkan ... -
ROYALTI DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-11-17)Lahirnya karya intelektual di bidang musik atau lagu tidak lahir karena suatu kebetulan belaka, tetapi lahir dari sebuah proses, perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang panjang berupa waktu, tenaga, biaya, maupun ... -
RUMUSAN DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM DALAM NORMA PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 PASCA PERUBAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)Tujuan penelitian adalah adalah mengetahui latar belakang historis mengapa kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diletakkan dalam Pasal 1 UUD 1945. Termasuk di dalamnya adalah berupaya mengetahui perubahan rumusan pada ... -
Rumusan Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Norma Pasal 1 Ayat (2) Dan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan penelitian adalah adalah mengetahui latar belakang historis mengapa kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diletakkan dalam Pasal 1 UUD 1945. Termasuk di dalamnya adalah berupaya mengetahui perubahan rumusan pada ... -
Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Sanksi pidana dinilai memiliki eksistensi dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Namun seringkali dalam menyusun sanksi pidana dalam hal ini UU TPKS rentan akan ketidakadilan dan diskriminasi karena adanya ... -
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami Dan Istri Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana KDRT ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan solusi alternatif penyelesaian permasalahan antara suami istri dalam tindak ... -
SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK INDOENSIA SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-11)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dapatkah Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit. Selain itu ... -
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA E-COMMERCE
(Universitas Islam Indonesia, 2011-06-08)Sistem pembuktian pada tingkat penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui sarana e-commerce tidak banyak yang menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Termasuk halnya mengenai alat buktiti yang seharusnya ... -
SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-02-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan implikasi diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia, juga dipergunakan untuk mengetahui mengapa ... -
SITA UMUM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA TERHADAP HARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-29) -
SlNKRONlSASl PENGATURAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2004 Dl KOTA MAGELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-29)Berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas program pembangunan, banyak ha1 yang hams diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat khususnya. Di antaranya adalah hams marnpu menciptakan suatu sistem yang kondusif ... -
Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Dokumen pendukung dan keterangan para penghadap merupakan dasar bagi Notaris dalam membuat akta autentik. Namun, tidak jarang dokumen dan keterangan yang diberikan penghadap bukan merupkan yang sebenarnya atau ...