Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Abstract

Sanksi pidana dinilai memiliki eksistensi dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Namun seringkali dalam menyusun sanksi pidana dalam hal ini UU TPKS rentan akan ketidakadilan dan diskriminasi karena adanya kepentingan untuk menguntungkan kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi kelompok rentan. Oleh sebab itu perlu untuk diperhatiakan kembali tujuan pemidanaan dalam aturan tersebut yang disesuaikan dengan cita-cita bangsa serta dasar filosofis dari pembentukan UU TPKS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan filosofis pembentuk UU TPKS, serta sanksi pidana dalam UU TPKS dalam tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penulis menyimpulkan bahwa dasar filosofis pada UU TPKS didasarkan pada nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, dalam setiap pasal UU TPKS mengandung arti keadilan yang mengedepankan nilai-nilai moril yang hidup ditengah masyarakat yang majemuk. Penyusunan UU TPKS menerapkan teori tujuan pemidanaan jenis turunan dan gabungan dari teori gabungan kontemporer. Justifikasi dasar sanksi pidana UU TPKS adalah dengan menerapkan teori retribusi, teori efek jera, dan teori rehabilitasi. Dengan ini UU TPKS telah meletakkan jaminan perlindungan hak setiap warga untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi, hak yang setara dihadapan hukum dalam mengakses keadilan tanpa mengindahkan nilai-nilai keadilan bagi pelaku kejahatan.