Law: Recent submissions
Now showing items 181-200 of 3503
-
Ketidaksesuaian Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 18 Ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penerapan pidana uang pengganti sudah lama diakui dan dijalankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam pelaksanaan pidana uang pengganti masih tersendat-sendat. Padahal pidana tambahan uang pengganti ditujukan ... -
Perlindungan Hukum Bagi Aktivis/pejuang Lingkungan Hidup Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup dalam konteks penerapan pasal tindak pidana pencemaran nama baik. Aktivis lingkungan sering kali menjadi target kriminalisasi melalui laporan ... -
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pada Perkawinan yang Terjadi dengan Penyamaran Identitas Gender
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penyamaran identitas gender dalam perkawinan merupakan perbuatan yang menimbulkan cacat hukum dan kerugian bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah penyamaran identitas dapat dikategorikan sebagai perbuatan ... -
Peran Kejaksaan dalam Pemenuhan Hak Atas Penghapusan Konten Bermuatan Kekerasan Seksual
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini mengkaji peran kejaksaan dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual untuk penghapusan konten elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU TPKS. Fokus utamanya adalah mengapa pasal tersebut jarang ... -
Pemenuhan Hak Atas Informasi Konsumen Muslim Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Mie Instan Impor di KKV Mall Pakuwon Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas informasi bagi konsumen Muslim terhadap labelisasi halal pada produk mie instan impor di KKV Mall Pakuwon Yogyakarta. Permasalah utama yang dikaji antara lain ... -
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terkait Diskriminasi Ras dan Etnis
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus diskriminasi ras dan etnis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan ... -
Tanggung Jawab Mudharib Non Anggota Terhadap Shahibul Maal Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab mudharib terhadap shahibul maal dalam pembiayaan mudharabah di BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta. Fokus kajian pada penelitian ini diarahkan pada bagaimana ... -
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Asing di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta melakukan pembinaan kepada 6 (enam) narapidana asing. Pembinaan narapidana asing memiliki kesulitan khusus karena yang dibina merupakan warga negara asing yang ... -
Urgensi Kriminalisasi Brainwashing Sebagai Delik Khusus Dalam Hukum Pidana Terorisme di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Fenomena brainwashing dalam jaringan terorisme umumnya menghasilkan pemikiran-pemikiran radikal yang menjadi gerbang utama dari Tindak Pidana Terorisme. Namun, hukum positif di Indonesia belum cukup untuk mencegah Tindak ... -
Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Telah dijadikan Agunan Pada Lembaga Perbankan Oleh Kejaksaan Negeri Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini dilatarbelakangi kasus terdakwa H. Djuheni Rachman Ketua Koperasi Primkopmayo yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang bersumber dari Kredit ... -
Studi Kepatuhan Hukum KSPPS BMT Yaqawiyyu Dalam Jaminan Pembiayaan Murabahah Pada Amal Usaha Muhammadiyah Jatinom Terhadap Regulasi Pemerintah
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum KSPPS BMT Yaqawiyyu Jatinom dalam pada penjaminan dalam akad pembiayaan murabahah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian ... -
Tanggung Jawab Negara yang memberikan Dukungan Kepada KKB di Papua Menurut Hukum Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan negara lain dalam memberikan dukungan untuk penyelesaian KKB di Papua serta untuk menganalisis bagaimana mekanisme pertanggungjawaban negara lain yang ... -
Keabsahan Lisensi Langsung Pada Hak Pengumuman Ciptaan di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Saat ini terdapat gagasan baru mengenai metode sistem lisensi dan pembayaran royalti terhadap penggunaan hak ekonomi eksklusif hak Pengumuman Ciptaan yaitu sistem lisensi langsung yang digagas oleh AKSI. AKSI menawarkan ... -
Penerapan Sanksi Denda Pada Persekongkolan Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-bandung
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Persekongkolan tender terhadap pemasok transportasi darat untuk proyek Kerata Cepat Jakarta-Bandung (High Speed Railways Project) terbukti melalui Putusan KPPU No. 14/KPPU/L/2024. Meski dua orang pelaku usaha terbukti ... -
Modus Operandi dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini didasari dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Yogyakarta yang semakin beragam dan variative caranya. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti ... -
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini, dilatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pada tahun 2021 juga diterbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 ... -
Ketepatan Pemilihan Undang-undang dan Bentuk Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Dokter Palsu Elwizan Aminudin di PSS Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Smn)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Kasus dokter palsu Elwizan Aminudin di PSS Sleman yang terbongkar pada tahun 2021 menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi dalam perekrutan tenaga medis di sepak bola Indonesia. Elwizan Aminudin bekerja sebagai dokter ... -
Keabsahan Kedudukan Serta Penyelenggaraan RUPSLB Oleh Pihak Yang Belum Memperoleh Legitimasi Hukum Sebagai Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Cahaya Mulia Persada Nusa)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilakukan oleh pihak yang belum memperoleh legitimasi hukum sebagai pemegang saham sah, ... -
Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dan Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Teknologi Deepfake yang berbasis Artificial Intellegence (AI) memiliki potensi untuk menghasilkan dampak besar dalam kehidupan seperti inovasi di bidang teknologi yang terus berkembang. Teknologi Deepfake dengan ... -
Tanggung Gugat Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pembangunan Rumah oleh Pengembang (Studi Kasus PT. Daratan Group Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara para pihak berdasarkan itikad baik untuk mencapai tujuan tertentu, yang diatur dalam KUH Perdata serta peraturan terkait lainnya. Penelitian ini membahas kasus wanprestasi ...