Keabsahan Kedudukan Serta Penyelenggaraan RUPSLB Oleh Pihak Yang Belum Memperoleh Legitimasi Hukum Sebagai Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Cahaya Mulia Persada Nusa)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilakukan oleh pihak yang belum memperoleh legitimasi hukum sebagai pemegang saham sah, dengan studi kasus PT. Cahaya Mulia Persada Nusa. Penelitian ini menelaah kedudukan hukum pihak penyelenggara RUPSLB serta implikasi hukum terhadap keputusan rapat yang diselenggarakan tanpa dasar kepemilikan saham yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pihak yang belum memiliki legitimasi hukum sebagai pemegang saham melanggar prinsip legalitas dan dapat berimplikasi pada batalnya hasil keputusan rapat secara hukum. Ketidakjelasan status hukum subjek penyelenggara menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan perseroan maupun pemegang saham lainnya. Pemenuhan syarat formil dan materiil dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, khususnya mengenai keabsahan pemegang saham sebagai subjek hukum yang sah, menjadi elemen penting dalam menjamin perlindungan hukum dan tertib administrasi korporasi. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan norma dan mekanisme verifikasi dalam penyelenggaraan RUPSLB untuk menjamin kepastian hukum serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.