Peran Kejaksaan dalam Pemenuhan Hak Atas Penghapusan Konten Bermuatan Kekerasan Seksual

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran kejaksaan dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual untuk penghapusan konten elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU TPKS. Fokus utamanya adalah mengapa pasal tersebut jarang digunakan dan apa saja faktor pendukung serta penghambatnya. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis bahan hukum, lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 47 UU TPKS yang multitafsir menyebabkan penerapannya sangat terbatas, yakni hanya untuk kasus kekerasan seksual di media elektronik yang dianggap berdampak luas. Praktik ini jelas bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip persamaan di depan hukum. Seharusnya, hak penghapusan konten dipandang sebagai hak fundamental bagi pemulihan setiap korban, bukan hak istimewa. Akibatnya pemenuhan hak korban secara umum menjadi terhambat. Tantangan ini diperparah oleh berbagai faktor lain. Meskipun sudah ada payung hukum dan akses pelaporan, implementasinya di lapangan terhalang oleh kendala struktural, yurisdiksi lintas batas, kesulitan pembuktian digital, serta keterbatasan sistem dukungan korban. Oleh karena itu, langkah proaktif untuk mengatasi berbagai tantangan teknis dan struktural ini menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua korban.