Browsing Law by Subject "Mahkamah Konstitusi"
Now showing items 1-14 of 14
-
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 14 partai politik yang mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71-0310/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TENTANG SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-12)Analisis ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : Mengapa Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian ... -
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/XII-PU/2015 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PILKADA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Jumanto dan Fathur Rosyid yang ingin mencalonkan diri mereka sebagai calon pemimpin kepala daerah di daerah mereka masing-masing tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon pemimpin kepala daerah mereka dikarenakan mereka ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami putusan Mahkamah Konstitusi No 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Presiden 2019. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa alasan pemohon mengajukan permohonan sengketa ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Sistem Pemilukada yang ada di Provinsi Papua yang berbeda dengan sistem Pemilukada di provinsi lainnya. Di Provinsi Papua, seorang bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ... -
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG HAK IMUNITAS DEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR,DPR,DPD,dan DPRD
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-14)Sejumlah pasal menjadi sorotan dalam revisi UU MD3 salah satunya pasal tentang hak imunitas Dewan, dimana pada UU sebelumnya, UU Nomor 17 Tahun 2014 di dalam Pasal 245 ayat (1) juga diatur mengenai hak imunitas yang ... -
Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 34/PUU-XI/2013
(UII Yogyakarta, 2015-12-31)Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membuat terobosan terbaru terkait dengan permohonon pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang berisi aturan tentng permohonan peninjauan kembali (PK) ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN INDIKATOR DIBENTUKNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review terhadap produk hukum yang berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya 4 Perppu dalam jangka waktu 3 tahun ... -
Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang diajukan oleh masing-masing lembaga yakni 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung. ... -
Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi
(UII, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Dimana dalam penyelesaiannya terdapat berbagai penafsiran dan juga prob ... -
REDESAIN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (Studi Terhadap Legal Standing Para Pemohon dan Termohon)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Pasca reformasi dan Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945, dinamika ketatanegaraan mengenai lembaga negara berkembang pesat sehingga tak jarang menimbulkan persengketaan. Sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi ... -
Sifat Final dan mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021) Penelitian ... -
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 PUU- XV/ 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Industri rokok di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa Negara. Namun keberadaan rokok menjadi hal yang dilematis, karena di balik keuntungan ekonomis rokok membawa dampak negatif bagi kesehatan. ... -
URGENSI PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara oleh lembaga negara atau lembaga birokrasi publik sudah seharusnya menjadi perhatian penting bagi Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya penambahan Constitusional Complaint dalam ...