Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 PUU- XV/ 2017

Abstract

Industri rokok di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa Negara. Namun keberadaan rokok menjadi hal yang dilematis, karena di balik keuntungan ekonomis rokok membawa dampak negatif bagi kesehatan. Adanya iklan rokok yang dapat dilihat oleh masyarakat, baik berupa iklan di media cetak maupun di media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 PUU-XV/2017 tentang iklan rokok. Ada dua hal yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pertama, mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 81 PUU-XV/2017 tentang iklan rokok. Kedua, implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap iklan rokok. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, Bersumber kepada data yang di kumpulkan penulis berupa, Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 PUU- XV/2017, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009, dan Undang- Undang No.32 tahun 2002 melalui pasal 46 ayat (3) huruf c tentang siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini berupa, (1) Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 81 PUU-XV/2017 tentang iklan rokok yang diajukan oleh para pemohon yang terdiri atas perwakilan ormas atas permohonan uji meteriil ditolak oelh Hakim Mahkamah Konstitusi. (2) Adanya dua implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 81 PUU-XV/2017 tentang iklan rokok. Pertama, iklan rokok tetap berlaku karena putusan penolakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, adanya perintah membentuk Undang- Undang dan atau peraturan yang mengatur tentang penayangan iklan rokok.