Browsing Law by Title
Now showing items 473-492 of 2359
-
Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha Dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11-28)Penelitian ini membahas implikasi hukum atas kemudahan pendirian Perseroan Perorangan sebagaimana diatur pada PP Nomor 8 Tahun 2021 dan kekuatan pembuktian surat pernyataan pendiriannya dibandingkan dengan akta ... -
Implikasi Hukum Pengabaian Perizinan Fitur Layanan Tambahan Perusahaan Financial Technology
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11-15)Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaturan hukum fitur layanan tambahan yang dimiliki oleh Perusahaan Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia dan juga untuk dapat mengetahui implikasi ... -
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN BAWASLU TENTANG LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg pada pemilu 2019. Oleh sebab itu ... -
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Jenis perkawinan di Indonesia ada 2 yaitu perkawinan secara agama (nikah siri) dan perkawinan yang tercatat secara resmi. Agama Islam melegalkan adanya nikah siri, walaupun pada nikah siri terdapat kekurangan yaitu lemah ... -
Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Notariil Bagi Para Pihak dan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini membahas mengenai implikasi hukum terhadap pembatalan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) tanah yang dibuat dihadapan notaris sesuai dengan Putusan Nomor 169/K/PDT/2020. Permasalahan yang akan dibahas ... -
IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Rumusan masalah yang ... -
Implikasi Pasal 9 Huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-08)Penelitian ini berjudul Implikasi Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum. Rumusan masalah yang diajukan, yaitu: apakah ... -
Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah Incumbent Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-27)Pemilihan kepala daerah (atau yang biasa disingkat pilkada) merupakan pesta demokrasi lokal yang dilakukan tiap 5 tahun sekali di masing-masing daerah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. ... -
Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain Menjadi Kawasan Hutan Terhadap Perusahaan Tambang Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah
(Universitas Islam Indonesia, 2014)Penelitian ini berjudul “Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain Menjadi Kawasan Hutan Terhadap Perusahaan Tambang di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah”. Adanya penelitian ini berangkat dari sebuah ... -
Implikasi Perubahan Undang-undang KPK Tentang Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Terhadap Independensi KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2022)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap independensi KPK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ... -
Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Dewan Pengawas terhadap Independensi KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana model pengawasan ... -
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM HAL PARIWISATA SETELAH LAHIRNYA UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-09)Peneltian ini mengkaji tentang “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Terhadap Kewenangan Pemrintah Kabupaten Bantul Dalam Hal Pariwisata Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Ada dua ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 MENGENAI HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-19) -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-XV/2017 TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Salah satu warisan yang diberikan oleh Orde baru adalah soal korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada era Reformasi ini karena mengingat Brutalnya korupsi pada masa Orde Lama dan Orde Baru pada masa itu menjadi penyebab utama ... -
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVII/ 2010 Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Yang Dilakukan di Bawah Tangan
(UII Yogyakarta, 2016-02-16)Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilakukan di bawa tangan. Rumusan masalah ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Setiap Hakim akan selalu dipaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim secara profesional, yakni kemampuan dan kapasitas Hakim untuk melaksanakan putusannya secara efisien dan efektif. Baik dari dalam hal ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI KUA LELEA KABUPATEN INDRAMAYU (STUDI PUTUSAN MK NO.69/PUU/XII/2015 DAN SURAT EDARAN DUKCAPILNO.472.2/5876/DUKCAPIL)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaku perkawinan campuran yang melakukan perjanjian perkawinan pasca nikah di KUA Lelea Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (studi putusan MK No.69/VII/PUU/2015 serta Surat ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG KEWENANGAN DPR DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN PAKSA (Studi Terhadap Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Penelitian dengan judul “Implikasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Terhadap Kewenangan DPR dalam Melakukan Pemanggilan Paksa”ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: 1. Apa dasar argumentasi hakim konstitusi dalam ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERI PASAL 210 UU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KPUD KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus: Pasal 210 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-01)Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu pasal yang dilakukan judicial review adalah Pasal 210 ayat (1) ... -
Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini memiliki rumusan masalah Mengapa pasca reformasi pembentuk undang-undang menafsirkan pemilihan kepala daerah dilakukan pemilihan umum secara langsung? Apa saja problem yang ditimbulkan dari bentuk pemilihan ...