Browsing Law by Title
Now showing items 493-512 of 2308
-
IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI SELUMA NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini mengkaji tentang Implmentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil ... -
Independensi Komisi Kepolisian Nasional Menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
Inkonsistensi KPPU Dalam Menerapkan Peraturan Tentang Persengkongkolan Tender (Studi Kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor:26/KPPU-L/2009)
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Perusahaan barang dan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam pengadaan suatu barang dan jasa atas sebuah pekerjaan dimana pekerjaan tersebut dapat diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dalam pengadaan barang ... -
INKONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Studi ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi penyebab terjadinya Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam Memutus Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: ... -
Insider Trading Dalam Transaksi Saham Oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk
(Universitas Islam Indonesia, 2012) -
International Law Protection For Refugees In Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2011)Througout the world and over the centuries, societies have welcomed frightened, the victims of persecution and violence. On 28 July 1951, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees was enacted. The ... -
Istri Pencari Nafkah Pokok Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan )
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Salah satu fenomena yang terjadi pada keluarga yang miskin adalah cara mendapatkan dan mempertahankan hidupnya, yaitu dengan cara bekerja seoptimal mungkin baik suami maupun istri. Tertapi yang terjadi di Desa Nguri ini ... -
Jenis Perjanjian antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Laku Pandai merupakan suatu layangan keuangan tanpa kantor dan merupakan produk baru dari lembaga keuangan perbankan yang bertujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dari semua kalangan. Dalam menjalankan program ... -
Jenis Perjanjian Antara Bank Dan Agen Dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Laku Pandai merupakan suatu layangan keuangan tanpa kantor dan merupakan produk baru dari lembaga keuangan perbankan yang bertujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dari semua kalangan. Dalam menjalankan program ... -
Jenis Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dan Penerapannya Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2019-06-10)Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan realita penerapan sanksi kebiri kimia yang telah di sahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 dan kesesuaiannya dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Rumusan masalah yang ... -
Jual Beli Online pada Website Bukalapak Menurut Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-29)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu praktek jual beli online pada Website Bukalapak menurut Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum ... -
Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Mujaddidi, Sipghotulloh. 2016. Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. ... -
Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-21)Mujaddidi, Sipghotulloh. 2016. Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. ... -
Judicial Preview sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-21)Arus globalisasi dewasa ini telah menciptakan interaksi intensif antara Indonesia dengan masyarakat internasional. Dan tentu ini akan mengakibatkan pada semakin meningkatkannya persentuhan-persentuhan hukum antara Indonesia ... -
Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Mujaddidi, Sipghotulloh. 2016. Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. ... -
Judicial Review terhadap Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit
(UII Yogyakarta, 2016-01-05)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Apakah kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta ... -
Juridical Analysis of International Court of Justice: Advisory Opinion Concerning Chagos Archipelago
(Universitas Islam Indonesia, 2023)In February 2019, the International Court of Justice issued its advisory opinion concerning Chagos islands. The Court considers that the conduct of UK in separation of Chagos islands from Mauritius’s territory was unlawful ... -
JUSTIFIKASI MENGENAI PENYIARAN PERSIDANGAN SECARA LANGSUNG DI TELEVISI DALAM HUKUM ACARA PIDANA
(universitas islam indonesia, 2020-01-13)Media masa di zaman yang serba dirasa menjadi sebuah kebutuhan, terutama media televisi yang hampirsetiap hari dapat diakses. Kemudahan yang didapt tentunya berdampak pada sistem peradilan yang berjalan selama ini. Penyiaran ... -
JUSTIFIKASI PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM ACARA PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989, disebutkan saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara ... -
Justifikasi Penghilangan Hak Ingkar Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa justifikasi atau dasar pembenar penghilangan hak ingkar terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan mengetahui apakah terdakwa mempunyai hak untuk menolak diajukan sebagai ...