Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha Dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik
Abstract
Penelitian ini membahas implikasi hukum atas kemudahan pendirian Perseroan
Perorangan sebagaimana diatur pada PP Nomor 8 Tahun 2021 dan kekuatan
pembuktian surat pernyataan pendiriannya dibandingkan dengan akta Notaris.
Masalah yang dirumuskan, pertama, apa implikasi hukum pendirian Perseroan
Perorangan untuk UMK bagi pelaku usaha? Kedua, apakah surat pernyataan
pendirian Perseroan Perorangan yang dikeluarkan secara elektronik memiliki
kekuatan pembuktian yang sama dengan akta Notaris? Jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan
konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, dengan diberlakukannya pemegang
saham dan direksi tunggal dapat mengakibatkan adanya percampuran kepentingan
pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban
antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan dan dengan tidak adanya
akta Notaris mengakibatkan tidak terjaminnya validitas kecakapan serta
kewenangan pendiri. Kedua, kekuatan pembuktian surat pernyataan pendirian
Perseroan Perorangan secara elektronik tersebut belum dapat disetarakan
kedudukannya dengan akta otentik dikarenakan tanda tangan elektronik yang
tercantum pada dokumen tersebut belum tersertifikasi oleh Otoritas Sertifikasi,
dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan integritas dokumen tidak
terjamin atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka kedudukannya setara
dengan akta dibawah tangan. Saran yang dapat diberikan pertama, pemerintah harus
merumuskan kembali pertanggungjawaban dan tata kelola perseroan perorangan
dan juga proses verifikasi syarat pendirian Perseroan Perorangan yang mampu
memberi jaminan atas validitas, kecakapan, serta kewenangan pendiri. Kedua,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus segera
mengimplementasikan penerapan digital signature yang tersertifikasi oleh Otoritas
Sertifikasi yang diakui oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi pada layanan
AHU Online.
Collections
- Law [2308]