Dissertations: Recent submissions
Now showing items 161-180 of 199
-
PENGHAPUSAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL TINDAK PIDANA KARENA MERUPAKAN KASUS PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010)Disertasi ini merupakan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung RI. Permasalahan pertama mengenai mengapa suatu perbuatan dalam bidang hukum perdata (kasus perdata) tidak dapat dinyatakan sebagai suatu tindak ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT: STUDI MENGENAI PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN SUMBERDAYA ALAM SUKU BADUY
(Universitas Islam Indonesia, 2010)Penelitian ini adalah tentang Hukum Adat Masyarakat Baduy, Hak Ulayat dan Sumber Daya Alam Suku Baduy, serta Pola Penyelesaian Sengketa antara mereka. Penelitian yarlg bersifat non-doktrinal dengan menggunakan metode ... -
CORPORATE RESCUE : KEY CONCEPT DALAM KEPAILITAN KORPORASI
(Universitas Islam Indonesia, 2014)Permasalahan pokok yang diteliti dalam disertasi ini adalah pailitnya perusahaan-perusahaan solvable dan yang viable (prospektif) di pengadilan niaga.Seperti pailitnya PT. Modern Land Reality, PT. Asuransi Jiwa ... -
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-12-20)Disertasi ini bertujuan menjawab pertanyaan akademis tentang perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum Suku Sakai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif, yakni; penelitian yang bertolak ... -
PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERKEMBANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
(Universitas Islam Indonesia, 2011-09-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola dan perurutan perkembangan Icedudukan, Icelembagaan, dail Icompetensi Peradilan Agama (PA) dari UU No.7 Th 1989 sampai UU No. 50 Th 2009 dan implikasinya; (2) apakah ... -
TINJAUAN YURIDIS NOTIFICATION (PEMBERITAHUAN) KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MERGER BANK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-12)Merger bank merupakan salah satu strategi pilihan bisnis dari pemegang saha~n bank guna menghindari penambahan modal guna memenuhi persyaratan minimum kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank ... -
KEMANDIRIAN PERADILAN AGAMA DALAM KONTEKS PASAL 49 AYAT (1) DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA JO PASAL 49 DAN PASAL 50 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahlamah Agung dan badan Peradilan Umum, Pemdilan Agama, Peradilan Tata ... -
PENGAWASAN DAN KESEIMBANGAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2008)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan konsepsi sistem pengawasan dan keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ... -
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESlA (Studi Pengadilan Agama Menurut Undang-Undrrng Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)Penelitian mi bertujuan untuk mengungkap dan meilganalisa perrnasalahanpennasalahan Pengadilan Agama berkaitan dengan; 1) kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ... -
POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)Tekanan pada pemerintahan era reformasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu telah menimbulkan dilema dengan konsekuensinya masing-masing. Apakah adili clan dihukum, adili kemudian ampuni, tidak ada pengadilan ... -
KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-03-29) -
HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC. DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)Paradigma pcnegakan hukum lingkungan selalna ini berjalan timpang, satu sisi pemerintah sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungan menghendaki pengelolaan lingkungan mengacu lurus dengan asas-asas UUPPLH, sedang sisi ... -
TRANSFOMASI NORMA-NORMA HUKUM PIDANA ISLAM DALAM UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (Penerapan Teori Maqasid asy- Syari'ah dalam Konteks Keindonesiaan)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-24)Islam adalah agama universal yang ajal-annya me~lgandungp rinsipprinsip dasar kehidupan, termasulc persoalan politilc dan hukum serta rnasalah kenegaraan. Islam sejalc awal sejarahnya tidalc melnberikan ketentuan yang ... -
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-28)Perseroaan telah berkembang menjadi entitas sosial yang berkemampuan dalam melanggar dan membela HAM. Secara akademik apakah perusahaan sebagai entitas privat dapat ditarik masuk ke dalam HAM. Berbagai praktek pengelolaan ... -
AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN TANGGUNG SAWAB SOSIAL PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-26)Program al-qardhul hasan merupakan aktivitas perbankan syariah yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki banyak kesamaan dengan program corporate social responsibility ... -
IMPLIKASI KETERBATASAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP KEPENTINGAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kinerja DPD Periode 2004-2009 di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-12-19)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun kerena DPD diberi hngsi sangat terbatas, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran, membuat ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MALAYSIA DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) INDONESIA-MALAYSIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-03-13) -
WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NONMUSLIM DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis kedudukan ahli waris non-muslim dalam hukum posisitif dan hukum Islam di Indonesia, dan menganalisis dan menjelaskan alasan bahwa ahli waris non-muslim tidak ...