Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 46
-
Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Cybersquatting Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-10)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi cybersquatting dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil ... -
Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)
(Lex Renaissance, 2020-10)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: pertama, kedudukan partai politik sebagai subjek hukum privat; kedua, peran vicarious liability dalam upaya pemidanaan badan hukum partai politik. Metode Penelitian ... -
Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal dan untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan ... -
Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada
(Lex Renaissance, 2020-07)Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang setelah diterbitkannya ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris ... -
Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini meneliti tentang jual beli hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual notariil di Kabupaten Magelang. Permasalahan yang dirumuskan adalah pertama, apa yang menjadi pertimbangan Kantor Badan Pertanahan ... -
Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater
(Lex Renaissance, 2020-07)tudi ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum hak cipta di Indonesia. Objek kajian yang diteliti adalah naskah teater yang diadaptasikan oleh sutradara dalam suatu petunjukan teater di Yogyakarta. Rumusan masalah ... -
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam optimalisasi pemungutan Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mewujudkan kepastian hukum di ... -
Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pmbuatan akta, kemudian menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ... -
Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi
(Lex Renaissance, 2020-07)Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum peraturan pelaksana Undang-Undang pasca Undang-Undangnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah peraturan pelaksana tersebut masih berkekuatan hukum mengikat atau ... -
Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara
(Lex Renaissance, 2020-07)Kajian ini dititikberatkan pada tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian keuangan pada perseroan terbatas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dalam penelitian untuk mengkaji dua hal, pertama tanggung ... -
Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran platform media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui hukum yang mengatur pengawasan ... -
Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Artikel ini membahas tentang posisi pendapat Amicus Curiae dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ... -
Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini mengkaji bagaimana kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase di Jenewa, Swiss yang bersifat final, mengikat dan dapat dijalankan dalam penyelesaian sengketa ... -
Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi pembaruan hukum dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi yang cenderung masif dan terselubung. Kajian ini hendak menjangkau formulasi pengaturan pengungkapan perkara ... -
Mengakhiri Tindakan Teror KKB
(Kedaulatan Rakyat, 2021-05-10) -
The Authority of the Indonesian Public Prosecutor to Propose A Judicial Review
(Intellectual Edge Consultancy SDN Bhd., 2020-12)Generally, practice in Indonesian judiciary system, court proceeding will finally be finished in Supreme Court level. However, Indonesian law permits the extraordinary legal effort of judicial review (peninjauan Kembali ... -
Legal Protection of Unskilled Workers from Indonesia in ASEAN Countries
(European Union Digital Library, 2020-11)Migrant workers are a person or group of people who move from their country to another country to get a decent living. However, in reality, due to the lack of strict regulations, there are still unskilled migrant workers ... -
Legal Status of Ratified International Treaty Under Indonesian Hierarchy of Law
(Vietnam National University Press, 2020-12)Indonesia is one of the active country players at international relations to response with the globalization. As a result, Indonesia also ratified many important international treaties. The 1945 Constitution required mutual ... -
Ineffective and Inhumane: Time to End Indonesia’s Death Penalty for Drug Traffickers
(International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 13, Issue 7, 2020-08)To eradicate the number of illicit drug trafficking, Indonesian Law No. 35 of 2009 provides a deterrent approach of punishment through death penalty. However, most countries and regional treaties have abolished death ...