Recently added

Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Sutikno, Aditya Candra Pratama (Lex Renaissance, 2020-10)

Permasalahan hukum yang terletak pada mewabahnya virus Covid-19 ini terdapat dalam ruang lingkup hukum kesehatan, yang menjadi pembahasan terhadap kualitas hidup manusia di bidang kesehatan. Dalam hal ini pemberantasan ...

Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Saputra, Muhammad Alfin (Lex Renaissance, 2020-10)

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kesesuaian operasi tangkap tangan atas tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan ...

Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni

Fitri, Sheila Maulida (Lex Renaissance, 2020-10)

Hukum dinilai selalu tertinggal dari kehidupan sosial di masyarakat, hukum yang sudah ada terkadang tidak lagi mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial yang terjadi. Sama halnya dengan delik pencemaran nama baik ...

Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Cybersquatting Di Indonesia

Reva, Amalia (Lex Renaissance, 2020-10)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi cybersquatting dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil ...

Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)

Mahmud, Muhammad Isra (Lex Renaissance, 2020-10)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: pertama, kedudukan partai politik sebagai subjek hukum privat; kedua, peran vicarious liability dalam upaya pemidanaan badan hukum partai politik. Metode Penelitian ...

Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris

Listiana, Andi (Lex Renaissance, 2020-07)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal dan untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan ...

Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada

Bahri, Ade Mazhar Amin (Lex Renaissance, 2020-07)

Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang setelah diterbitkannya ...

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris

Madyastuti, Ratna (Lex Renaissance, 2020-07)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris ...

Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil

Hartiningsih, Dwi (Lex Renaissance, 2020-07)

Penelitian ini meneliti tentang jual beli hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual notariil di Kabupaten Magelang. Permasalahan yang dirumuskan adalah pertama, apa yang menjadi pertimbangan Kantor Badan Pertanahan ...

Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater

Muhsin, Ahmad (Lex Renaissance, 2020-07)

tudi ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum hak cipta di Indonesia. Objek kajian yang diteliti adalah naskah teater yang diadaptasikan oleh sutradara dalam suatu petunjukan teater di Yogyakarta. Rumusan masalah ...

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Gupito, Jemi Grahono Suryo (Lex Renaissance, 2020-07)

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam optimalisasi pemungutan Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mewujudkan kepastian hukum di ...

Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)

Arkan, Mohammad Hafid (Lex Renaissance, 2020-07)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pmbuatan akta, kemudian menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ...

Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

Idris, Tarwin (Lex Renaissance, 2020-07)

Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum peraturan pelaksana Undang-Undang pasca Undang-Undangnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah peraturan pelaksana tersebut masih berkekuatan hukum mengikat atau ...

Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara

Fikriya, Tasya Nailul (Lex Renaissance, 2020-07)

Kajian ini dititikberatkan pada tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian keuangan pada perseroan terbatas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dalam penelitian untuk mengkaji dua hal, pertama tanggung ...

Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia

Febrian, Elwindhi (Lex Renaissance, 2020-07)

Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran platform media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui hukum yang mengatur pengawasan ...

Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Pralampita, Linda Ayu (Lex Renaissance, 2020-07)

Artikel ini membahas tentang posisi pendapat Amicus Curiae dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ...

Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)

Nugroho, Ircham Suryo (Lex Renaissance, 2020-07)

Penelitian ini mengkaji bagaimana kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase di Jenewa, Swiss yang bersifat final, mengikat dan dapat dijalankan dalam penyelesaian sengketa ...

Faculty of Law: Recent submissions

Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni

Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Cybersquatting Di Indonesia

Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)

Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris

Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris

Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil

Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)

Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara

Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia

Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)

Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Mengakhiri Tindakan Teror KKB

The Authority of the Indonesian Public Prosecutor to Propose A Judicial Review

Faculty of Law: Recent submissions

Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia ﻿

Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ﻿

Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni ﻿

Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Cybersquatting Di Indonesia ﻿

Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik) ﻿

Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris ﻿

Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada ﻿

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris ﻿

Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil ﻿

Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater ﻿

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ﻿

Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat) ﻿

Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi ﻿

Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara ﻿

Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia ﻿

Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia ﻿

Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company) ﻿

Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia ﻿

Mengakhiri Tindakan Teror KKB ﻿

The Authority of the Indonesian Public Prosecutor to Propose A Judicial Review ﻿

Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni

Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Cybersquatting Di Indonesia

Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)

Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris

Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris

Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil

Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)

Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara

Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia

Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)

Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Mengakhiri Tindakan Teror KKB

The Authority of the Indonesian Public Prosecutor to Propose A Judicial Review