Browsing Faculty of Law by Issue Date
Now showing items 1-20 of 46
-
Penerapan Prinsip Proporsionalitas terhadap Penggunaan Pesawat Tanpa Awak dalam Konflik Bersenjata
(Raja Grafindo Persada, 2015) -
Space Diplomacy as A Way to Face The Era of Space Commercialization in Indonesia
(Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III (SINAS KPA-III), 2018)In its development, outer space activities have gone through a few stages. Initiated by the first launch of satellite to outer space up to the use of space of commercial activities. All of these progresses is subsidized ... -
Resolving Indonesia’s Responsibility for Transboundary Haze Pollution in Light of the Toothless ATHP
(Eleven International Publishing, 2018)The Agreement on Transboundary Haze Pollution (“ATHP”), which has been signed by ASEAN member states, aims to overcome the annual haze problem in the region. Since the treaty came into force on 25 November 2003, the signatory ... -
Melawan Xenofobia
(2019-03-16) -
The obligation to use Indonesian Language in the Formation of Contract with Foreign Investor: Problems and the Need to Amend the Indonesian Law No. 24 of 2009
(Researchers World - Journal of Arts, Science, and Commerce, 2019-04)Language in international business contracts is very important. Determination of language is freedom to contract of the parties. The use of Indonesian language in contract is regulated under Law 24/2009 and Law 2/2014. The ... -
Mereformasi WHO
(Kedaulatan Rakyat, 2020-06-06) -
Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini mengkaji bagaimana kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase di Jenewa, Swiss yang bersifat final, mengikat dan dapat dijalankan dalam penyelesaian sengketa ... -
Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi pembaruan hukum dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi yang cenderung masif dan terselubung. Kajian ini hendak menjangkau formulasi pengaturan pengungkapan perkara ... -
Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran platform media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui hukum yang mengatur pengawasan ... -
Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi
(Lex Renaissance, 2020-07)Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum peraturan pelaksana Undang-Undang pasca Undang-Undangnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah peraturan pelaksana tersebut masih berkekuatan hukum mengikat atau ... -
Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara
(Lex Renaissance, 2020-07)Kajian ini dititikberatkan pada tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian keuangan pada perseroan terbatas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dalam penelitian untuk mengkaji dua hal, pertama tanggung ... -
Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Artikel ini membahas tentang posisi pendapat Amicus Curiae dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris ... -
Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada
(Lex Renaissance, 2020-07)Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang setelah diterbitkannya ... -
Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal dan untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan ... -
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Oleh Kantor Pertanahan yang Berdasarkan Letter C (Studi Kasus pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2092/Margosari di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo)
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme penerbitan dan kepastian hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 2092/Margosari atas nama Ranu Dikromo yang menempati Persil 62a P Kelas III atas nama Sonto Permono. Penelitian ... -
Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini mengkaji, pertama, penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak; kedua, ... -
Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pmbuatan akta, kemudian menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ... -
Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini meneliti tentang jual beli hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual notariil di Kabupaten Magelang. Permasalahan yang dirumuskan adalah pertama, apa yang menjadi pertimbangan Kantor Badan Pertanahan ... -
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam optimalisasi pemungutan Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mewujudkan kepastian hukum di ...