Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 1-20 of 46
-
Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-10)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang tepat dalam kasus kartel minyak goreng antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan ... -
Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
(Lex Renaissance, 2020-10)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Permasalahan hukum yang dianalissi dalam penelitian ini adalah ... -
The Authority of the Indonesian Public Prosecutor to Propose A Judicial Review
(Intellectual Edge Consultancy SDN Bhd., 2020-12)Generally, practice in Indonesian judiciary system, court proceeding will finally be finished in Supreme Court level. However, Indonesian law permits the extraordinary legal effort of judicial review (peninjauan Kembali ... -
Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi pembaruan hukum dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi yang cenderung masif dan terselubung. Kajian ini hendak menjangkau formulasi pengaturan pengungkapan perkara ... -
Hubungan Hukum HAM, Hukum Humaniter, dan Hukum Islam di Abad 21
(UII Press, 2022-12) -
Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi
(Lex Renaissance, 2020-10)Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kesesuaian operasi tangkap tangan atas tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan ... -
Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada
(Lex Renaissance, 2020-07)Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang setelah diterbitkannya ... -
Ineffective and Inhumane: Time to End Indonesia’s Death Penalty for Drug Traffickers
(International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 13, Issue 7, 2020-08)To eradicate the number of illicit drug trafficking, Indonesian Law No. 35 of 2009 provides a deterrent approach of punishment through death penalty. However, most countries and regional treaties have abolished death ... -
Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini meneliti tentang jual beli hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual notariil di Kabupaten Magelang. Permasalahan yang dirumuskan adalah pertama, apa yang menjadi pertimbangan Kantor Badan Pertanahan ... -
Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif
(Lex Renaissance, 2020-10)Pertentangan mengenai legalisasi aborsi terjadi karena adanya kesenjangan antar peraturan perundang- undangan yang satu dengan yang lainnya. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan
(Lex Renaissance, 2020-10)Pada sektor ketenagakerjaan, eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak masuk kategori pekerjaan formal. Oleh karena itu PRT dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik ... -
Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Artikel ini membahas tentang posisi pendapat Amicus Curiae dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ... -
Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal dan untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan ... -
Kepastian Dan Perbandingan Hukum Mengenai Saham Pinjam Nama Atau Nominee Shareholder Antara Indonesia Dan Thailand
(Lex Renaissance, 2020-10)Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang kepastian hukum nominee shareholder di Indonesia dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Thailand. Riset ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan ... -
Kepatuhan Pengobatan Penyakit Kronis Pada Pasien Lansia Di Puskesmas Pandak I Periode Maret-April 2022
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-10)Latar Belakang : Penyakit kronik atau yang biasa disebut penyakit tidak menular (PTM) merupakan masalah kesehatan yang banyak dijumpai di Indonesia. Kepatuhan pengobatan menjadi bagian penting dalam strategi penanganannya ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris ... -
Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini mengkaji bagaimana kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase di Jenewa, Swiss yang bersifat final, mengikat dan dapat dijalankan dalam penyelesaian sengketa ... -
Legal Protection of Unskilled Workers from Indonesia in ASEAN Countries
(European Union Digital Library, 2020-11)Migrant workers are a person or group of people who move from their country to another country to get a decent living. However, in reality, due to the lack of strict regulations, there are still unskilled migrant workers ... -
Legal Status of Ratified International Treaty Under Indonesian Hierarchy of Law
(Vietnam National University Press, 2020-12)Indonesia is one of the active country players at international relations to response with the globalization. As a result, Indonesia also ratified many important international treaties. The 1945 Constitution required mutual ... -
Melawan Xenofobia
(2019-03-16)