Browsing by Title
Now showing items 7312-7331 of 48296
-
Analisis Putusan Hakim mengenai Aspek Turut Serta terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Suap (Studi Kasus Putusan Nomor 45/pid.sus-tpk/2018/pt.bgl. Jo. Putusan Nomor 4/pid.sus-tpk/2018/pt.bgl Jo. Putusan Nomor 1219 K/pid.sus/2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tujuan dari adanya studi kasus hukum ini yaitu untuk memberikan Analisa mengenai putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL Jo Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL jo Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018 terhadap aspek ... -
Analisis Putusan Hakim Nomor 1504/pdt.g/2022/pa.klt di Pengadilan Agama Klaten Tentang Perceraian dengan Alasan Threesome yang Berakibat Kekerasan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pernikahan adalah hal yang sakral bagi setiap pasangan yang melakukannya, karena di dalamnya ada tanggung jawab beserta hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Salah satu bentuk pernikahan yang baik adalah pernikahan ... -
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN DAN BANTUL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-10)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip restorative justice sudah diterapkan meskipun belum secara sah dapat diberlakukan sesuai dengan undangundang Nomor 11 Tahun 2012. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang ... -
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Terkait Pembebanan Nafkah ‘iddah dan Mut’ah dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 8018/PDT.G/2021/PA.IM)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)According to Clause 149 KHI it is stated that it is stated that the fulfillment of 'iddah and mut'ah only comes from talaq divorce, but in this case of 8018/Pdt.G/2021/PA.IM it is found that Indramayu Religious Court ... -
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Kasus Yang Berkeadilan Gender (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dan Harta Gono-Gini)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari, Mendeskripsikan pemahaman hakim terkait gender pada perkara harta bersama ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019 TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADA UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.50 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (NOMOR : 35/PUU-X/2012) DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-25)Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan adat di Indonesia dengan permasalahan sengketa yang ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pencalonan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif
(UII, 2016)Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia turut mewarnai dinamika ketatanegaraan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif dan dapat menjadi acuan hukum bagi ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-09) -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 – 26 / PUU – VIII / 2010 Atas Peninjauan Kembali UU. NO. 27 Tahun 2009 Pasal 184 Tentang Hak Menyatakan Pendapat MPR / DPR / DPD dan DPRD Terkait Dengan Impeachment Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Zakiyah Keumala Hayati. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23-26/ PUU – VIII/ 2010 Atas Peninjauan Kembali UU. No. 27 Tahun 2009 Pasal 184 Tentang Hak Menyatakan Pendapat MPR/ DPR/ DPD Dan DPRD Terkait Dengan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.21/PUU- XVII/2019 TERHADAP KETENTUAN PASAL 458 AYAT (6) UNDANG – UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-13)Sejumlah Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dari berbagai daerah di Indonesia, mendaftarkan Uji Materi Pasal 458 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
(UII, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Politik Dinasti pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menganulir pengaturan mengenai Politik Dinasti. Rumusan masalah yang diajukan ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-06)Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Larangan perkawinan terhadap sesama pekerja dalam satu instansi yang sama disebabkan oleh frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” yang termuat di dalam pasal ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 14 partai politik yang mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan Kpk
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUUVII/ 2009 TENTANG PENGUJIAN ATAS PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-05-05)Suatu undang-undang tidak sah dengan dua macam alasan, yaitu alasan formil dan alasan materiil. Dengan alasan formil suatu undang-undang tidak sah, apabila cara pembentukannya bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ...