Browsing by Title
Now showing items 7292-7311 of 48079
-
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.21/PUU- XVII/2019 TERHADAP KETENTUAN PASAL 458 AYAT (6) UNDANG – UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-13)Sejumlah Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dari berbagai daerah di Indonesia, mendaftarkan Uji Materi Pasal 458 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
(UII, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Politik Dinasti pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menganulir pengaturan mengenai Politik Dinasti. Rumusan masalah yang diajukan ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-06)Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Larangan perkawinan terhadap sesama pekerja dalam satu instansi yang sama disebabkan oleh frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” yang termuat di dalam pasal ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 14 partai politik yang mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan Kpk
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUUVII/ 2009 TENTANG PENGUJIAN ATAS PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-05-05)Suatu undang-undang tidak sah dengan dua macam alasan, yaitu alasan formil dan alasan materiil. Dengan alasan formil suatu undang-undang tidak sah, apabila cara pembentukannya bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Studi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga “Petahana” Maju Dalam Pilkada Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga “Petahana” Maju Dalam Pilkada. Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. Rumusan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71-0310/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TENTANG SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-12)Analisis ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : Mengapa Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013 dan Nomor 75/PUU-XII/2014 Tentang Judicial Review Ketetapan MPR/MPRS Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(2016-01-29)Masuknya kembali Ketetapan MPR pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menempatkan Ketetapan MPR dalam hierarki di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas ... -
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 1/PHPU/2014 TENTANG SISTEM NOKEN DI PAPUA DITINJAU DALAM PERSFEKTIF DEMOKRASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tetang sistem noken di papua ditinjau dalam persfektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ... -
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 76/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UU NOMOR 17 TAHUN 2014 PASAL 245 TENTANG PENYIDIKAN ANGGOTA DPR
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-28)Inisiatif penyempurnaan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) harus diposisikan menjadi entry point secara lebih signifikan ... -
Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam (No. 678/pdt.g/2021/pa.btm) tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqāṣid Syarī’ah.
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Di Indonesia sendiri aturan mengenai tata-tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kolonial dan sampai indonesia merdeka. Seseorang yang melakukan perkawinan secara langsung mempunyai peran hak dan kewajibannya sebagai ... -
Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah dan Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)
(Universitas Islam Indonesia, 2020-07-10)Perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Memiliki tujuan melanjutkan keturunan demi menciptakan generasi-generasi penerus yang baik, maka tercipta hak dan kewajiban bagi ...