Browsing by Title
Now showing items 10324-10343 of 34504
-
GABUNGAN PROSES EAPR (Electro Assisted Phytoremediation)-AERASI UNTUK REMEDIASI LOGAM BERAT (Pb dan Fe) MENGGUNAKAN TANAMAN KIAMBANG (Salvinia molesta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-18)Telah dilakukan penelitian untuk remediasi logam berat Pb dan Fe menggunakan tanaman kiambang (Salvinia molesta) dengan proses gabungan EAPR dan Aerasi. Kemampuan penyerapan tanaman ditinjau dari penurunan konsentrasi logam ... -
Gadai Deposito Berjangka sebagai Jaminan Kredit (Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, mengetahui apakah pengikatan jaminan deposito ... -
GADAI SYARIAH DI INDONESIA : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH BAGI PENGEMBANGAN GADAI SYARIAH YANG BERKEADILAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-22)Keuangan syariah, khususnya melalui gadai syariah, sesungguhnya bisa menjadi alternatif keuangan jangka pendek untuk menopang 98% usaha mikro di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat persoalan yang masih ... -
GAGASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DUMAI BERBASIS INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-11-17)Bentuk negara kesatuan sudah menjadi harga mati dan paling cocok bagi negara Indonesia, yaitu bentuk negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah pusat. Namun pasca reformasi, bentuk negara kesatuan ... -
Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021-08-18)Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi ... -
Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi ... -
GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM NKRI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-29)Penegasan dari pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus tertuang dalam Pasal 18 (b) ayat 1 UUDNRI 1945.Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris) adalah ... -
GAGASAN PEMBENTUKAN BADAN PENGADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-27)Studi ini bertujuan untuk mengetahui gagasan pembentukan pengadilan khsus sengketa pilkada dalam sistem ketatangeraan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: mengapa perlu dibentuk pengadilan khusus sengketa pilkada ?; ... -
GAGASAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN KOMNAS HAM DI TINGKAT DAERAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI DAN MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Hak Asasi Mansia Merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak Lahir, maka tidak seorangpun dapat ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (Consilium Forum) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
GAGASAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRASTIS DALAM UUD 1945 DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-15)Tesis ini membahas tentang gagasan (original intent) Sistem Pemilu yang termaktub dalam konstitusi yang Penulis teliti dari risalah-risalah rapat pembentukan UUD 1945, Implementasinya (Sistem Pemilu) pada Pemilu Legislatif ... -
GAGASAN PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA (Studi tentang Penerapan Aspek Hukum dan Kelayakannya)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Berkembangnya bentuk bisnis di Indonesia, membawa konsekuensi lain bagi bisnis itu sendiri, yaitu harapan untuk dapat menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul, dengan cepat, murah dan sebaik-baiknya. Saat ini ... -
GAGASAN PENGALIHAN KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH KONSTITUSI KEPADA MAHKAMAH AGUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang politik hukum pengalihan penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian ... -
Gagasan Perluasan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Upaya Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-14)Penelitian dengan judul “Gagasan Perluasan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Upaya Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” ini berisi 3 (tiga) buah rumusan masalah berupa: Bagaimana ... -
GAGASAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL (COMMUNITY SERVICE ORDER) TERHADAP TERPIDANA KORUPSI PROSPEKTIF TEORI ANALISIS EKONOMI MIKRO DALAM HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-16)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana prospektif penjatuhan sanksi pidana kerja sosial terhadap terpidana korupsi berdasarkan pisau analisis teori analisis ekonomi mikro, mengingat konsepsi pemidanaan ... -
GAGASAN SISTEM PERWAKILAN INDONESIA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI 1998 (STUDI TERHADAP PENGUATAN D P D)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-07)Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas yang begitu jauh antara DPD dan DPR, disparitas ini bisa dilihat pada terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh DPD (Pasal 22D UUD 1945) sebagai wakil daerah ... -
Galeri Batik di Pekalongan
(UII Yogyakarta, 2004)Batik adalah hasil karya seni rupa bangsa Indonesia, merupakan hasil perpaduan antara seni dan teknologi para leluhur yang sangat tinggi nilainya dan sebagai salah satu cabang seni rupa dengan latar belakang sejarah dan ... -
Galeri Batik Di Pekalongan
(Universitas Islam Indonesia, 2004)Batik adalah hasil karya seni rupa bangsa Indonesia, merupakan hasil perpaduan antara seni dan teknologi para leluhur yang sangat tinggi nilainya dan sebagai salah satu cabang seni rupa dengan latar belakang sejarah dan ...