Recently added

REKONSTRUKSI TRANSAKSI JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BERPERSPEKTIF KEADILAN BERKONTRAK

NURWULAN, PANDAM (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-05)

Transaksi bisnis jual beli satuan rumah susun komersial, simpulnya ada dalam hubungan kontraktual (PPJB-PJB/AJB). Banyak permasalahan muncul sejak tahap prakontrak sampai bentuk peralihan, pengawasan dan penegakan ...

REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

SANIA DASOPANG, NUR (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-07)

Perkembangan ekonomi syariah saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam perekonomian Internasional maupun Indonesia. Pengembangan ekonomi syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian ...

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI

MYASKUR, MYASKUR (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-19)

Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya dalam bentuk produk legislasi masih menyisakan pemikiran pro dan kontra yang ditandai dengan ...

POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI

LUTFI, MUSTAFA (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-04)

Politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sangat urgen dan fundamental. Tujuannya untuk; 1) Menemukan original intent dan ratio legis UUD 1945 dalam menentukan syarat negarawan ...

REKONSTRUKSI HUKUM PERIZINAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS

MUCHSIN, ACHMAD (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-09-01)

REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN

ACH., TAHIR (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-16)

Problem normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi persoalan yang serius, karena menyangkut hak-hak dasar bagi narapidana, korban, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ...

Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana

Wahyuono, Firman Tri (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Penelitian ini dilatarbelakangi atas kebutuhan korban untuk menuntut ganti kerugian, sedangkan mekanisme restitusi dan kompensasi yang ada penggunaannya terbatas untuk jenis korban tindak pidana tertentu. Penggabungan perkara ...

PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ISMAYA, SAMUN (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2024-01-27)

Penelitian dilatarabelakangi oleh suatu permasalahan terjadinya penurunan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman dari waktu ke waktu yang berpotensi menghambat kebijakan pemerintah berkaitan dengan perlindungan lahan ...

REKONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN DENGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

Nurwigati, 18932013 (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2024-01-27)

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dinamika dalam peraturan perundang-undangan dan dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana tindak ...

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU: MENGGAGAS PEMBENTUKAN PENGADILAN PEMILU DI INDONESIA

SINGAJURU, RAYENDRA ERWIN MOESLIMIN (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-03)

Sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) sudah menjadi fenomena hukum dan politik tersendiri di Indonesia yang seringkali menimbulkan kompleksitas hukum dan politik tersendiri pula, namun sayangnya belum tersedia institusi ...

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

RAHMASARI, BETHA (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-19)

Penelitian Desertasi ini ditujukan untuk menganalisis (1) problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) implementasi sistem ...

Peran Pengalaman Merek Dan Keterlibatan Pada Loyalitas Pelanggan Fashion Muslim Di Indonesia

MANDA INDURASMI, 18311099 (Universitas Islam Indonesia, 2022-06-06)

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah seorang Muslim, Agama Islam sendiri memiliki aturannya seperti pakaian umatnya perlu menutup aurat mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengalaman merek ...

Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat

13923010 Waris Fahrudin (Universitas Islam Indonesia, 2020)

Penelitian ini mengungkapkan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini, BAZNAZ berupaya memberikan pemberdayaan khusunya kepada mualaf asal agama Budha di kecamatan Kaloran Kabupaten ...

Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemenang Lelang Atas Barang Lelang Yang Digugat Oleh Penjamin (Studi Putusan MA Nomor 159PK/Pdt/2004)

LUTHFATUN MAWWADDAH (Universitas Islam Indonesia, 2021-01-21)

elaksanaan lelang memiliki potensi risiko gugatan yang sangat tinggi, hal tersebut terjadi ketika adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh seseorang, baik itu dari pembeli lelang ataupun pihak yang tereksekusi. Seperti ...

KEWAJIBAN NEGARA PERIHAL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL (STUDI TENTANG TRADISI NENO BO`HA)

SYARIF AL BAIHAQQI, 13410636 (Universitas Islam Indonesia, 2019-08-13)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan suatu tatanan dunia baru yang lebih egaliter, yang lebih ramah terhadap anak dan perempuan. Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. ...

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta

ENY KUSDARINI, 10932009 (Universitas Islam Indonesia, 2016-06-18)

Penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan perizinan investasi pemerintah daerah kabupatenlkota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diadakan dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis ...

ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)

MUHAMMAD RUSYDIANTA, 13912011 (Universitas Islam Indonesia, 2016)

Doctor of Law: Recent submissions

REKONSTRUKSI TRANSAKSI JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BERPERSPEKTIF KEADILAN BERKONTRAK

REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI

POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI

REKONSTRUKSI HUKUM PERIZINAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS

REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN

Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana

PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

REKONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN DENGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU: MENGGAGAS PEMBENTUKAN PENGADILAN PEMILU DI INDONESIA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Peran Pengalaman Merek Dan Keterlibatan Pada Loyalitas Pelanggan Fashion Muslim Di Indonesia

Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat

Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemenang Lelang Atas Barang Lelang Yang Digugat Oleh Penjamin (Studi Putusan MA Nomor 159PK/Pdt/2004)

KEWAJIBAN NEGARA PERIHAL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL (STUDI TENTANG TRADISI NENO BO`HA)

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta

PENYELESAIAN UTANG BLBI DALAM KAJIAN HUKUM RESPONSIF DAN REPRESIF

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPLTBLIK INDONESIA SETELAH PERLIBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PELAKSANAAN PENGAWASAN PANITIA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014

ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)

Doctor of Law: Recent submissions

REKONSTRUKSI TRANSAKSI JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BERPERSPEKTIF KEADILAN BERKONTRAK ﻿

REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ﻿

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI ﻿

POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI ﻿

REKONSTRUKSI HUKUM PERIZINAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS ﻿

REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN ﻿

Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana ﻿

PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN ﻿

REKONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN DENGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF ﻿

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU: MENGGAGAS PEMBENTUKAN PENGADILAN PEMILU DI INDONESIA ﻿

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ﻿

Peran Pengalaman Merek Dan Keterlibatan Pada Loyalitas Pelanggan Fashion Muslim Di Indonesia ﻿

Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat ﻿

Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemenang Lelang Atas Barang Lelang Yang Digugat Oleh Penjamin (Studi Putusan MA Nomor 159PK/Pdt/2004) ﻿

KEWAJIBAN NEGARA PERIHAL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL (STUDI TENTANG TRADISI NENO BO`HA) ﻿

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta ﻿

PENYELESAIAN UTANG BLBI DALAM KAJIAN HUKUM RESPONSIF DAN REPRESIF ﻿

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPLTBLIK INDONESIA SETELAH PERLIBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ﻿

PELAKSANAAN PENGAWASAN PANITIA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 ﻿

ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN) ﻿

REKONSTRUKSI TRANSAKSI JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BERPERSPEKTIF KEADILAN BERKONTRAK

REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI

POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI

REKONSTRUKSI HUKUM PERIZINAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS

REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN

Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana

PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

REKONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN DENGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU: MENGGAGAS PEMBENTUKAN PENGADILAN PEMILU DI INDONESIA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Peran Pengalaman Merek Dan Keterlibatan Pada Loyalitas Pelanggan Fashion Muslim Di Indonesia

Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat

Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemenang Lelang Atas Barang Lelang Yang Digugat Oleh Penjamin (Studi Putusan MA Nomor 159PK/Pdt/2004)

KEWAJIBAN NEGARA PERIHAL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL (STUDI TENTANG TRADISI NENO BO`HA)

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta

PENYELESAIAN UTANG BLBI DALAM KAJIAN HUKUM RESPONSIF DAN REPRESIF

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPLTBLIK INDONESIA SETELAH PERLIBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PELAKSANAAN PENGAWASAN PANITIA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014

ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)