Search
Now showing items 1-7 of 7
POLlTlK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Fokus isu utama dalam riset ini bertujuan menjelaskan, (a) mengapa pengujian peraturan
daerah (Perda) dilakukan oleh pemerintah padahal UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan
telah menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah ...
POLITIK HUKUM NEGARA KESEJAHTERAAN: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahtersan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)
Telaah teori dan praktik Negara Kesejahteraan dalam penelitian ini
ditemukan penyebab tidak efektifnya hukum dan kebijakan pemerintah sebagai
sarana perubahan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ...
POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-19)
Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil
presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya
dalam bentuk produk legislasi masih menyisakan pemikiran pro
dan kontra yang ditandai dengan ...
POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-04)
Politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi
calon hakim konstitusi sangat urgen dan fundamental. Tujuannya
untuk; 1) Menemukan original intent dan ratio legis UUD 1945 dalam
menentukan syarat negarawan ...
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LEBONG
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-16)
Fokus isu utama dalam penelitian ini bertujuan menganalisis, mengkaji, dan
menjelaskan: Pertama, politik hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong
tentang perlindungan hukum masyarakat hukum adat yang selanjutnya ...
POLITIK HUKUM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-02-25)
Hadirnya rumah sakit privat yang dikelola dalam bentuk
Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal
21 UU Rumah Sakit membawa dampak bergesernya tujuan hadirnya
rumah sakit yang sebelumnya adalah ...
REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-06)
Dinamika tarik ulur kewenangan antara Pengadilan Umum dan
Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan
putusan arbitrase syariah mengakibatkan pertentangan norma
dari peraturan perundang-undangan yang ...