http://hdl.handle.net/123456789/42 Mon, 28 Sep 2026 22:26:47 GMT 2026-09-28T22:26:47Z http://hdl.handle.net/123456789/67160 REKONTRUKSI PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG BERBASIS PADA KEADILAN SOSIAL HENDAR, JEJEN Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) berbasis keadilan sosial, mengkaji praktik pengelolaannya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta merumuskan rekonstruksi model pengelolaan TJSP dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, kasus, dan filsafat. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan TJSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TJSP perlu didasarkan pada prinsip keadilan sosial karena TJSP merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, melindungi lingkungan hidup, serta mengimplementasikan nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Praktik pengelolaan TJSP pada BUMN telah berkembang dari model filantropis menuju pendekatan strategis yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan melalui program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi digital. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan, antara lain belum adanya standar operasional keadilan sosial yang terukur, pelaksanaan yang bersifat sektoral, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Rekonstruksi diarahkan pada norma yang mengikat dan terukur melalui indikator keadilan sosial, distribusi manfaat berdasarkan kebutuhan dan dampak, keberpihakan kepada kelompok rentan dan masyarakat terdampak, partisipasi bermakna, transparansi, akuntabilitas, pengawasan independen, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi, insentif, dan disinsentif yang efektif. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi model pengelolaan yang memadukan dimensi distributif, korektif, dan prosedural ke dalam tata kelola TJSP secara operasional dan terpadu. Model rekonstruksi ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan TJSP sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kata-kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Keadilan Sosial, BUMN, Rekonstruksi Hukum. Sat, 26 Sep 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/67160 2026-09-26T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/67159 MODEL KLAUSUL HARDSHIP DALAM KONTRAK KOMERSIAL YANG MEMBERIKAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK ARIF, JUNAIDI Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model klausul hardship dalam kontrak komersial yang berkeadilan bagi para pihak, sebagai respons atas kekosongan norma dalam hukum kontrak Indonesia. Peneliti mengkaji tiga permasalahan, pertama secara filosofi, diperlukan klausul hardship dalam hukum kontrak Indonesia kedua hukum kontrak Indonesia tidak mengakomodasi hardship menurut norma hukum kontrak internasional dan model klausul hardship yang berkeadilan dalam hukum kontrak indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, doktrin, dan ketentuan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional seperti,Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC) dan Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dan model kontrak International Trade Centre (ITC) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, klausul hardship mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual, dengan memberikan mekanisme adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. Klausul ini memberi ruang bagi para pihak untuk menegosiasikan kembali kewajiban mereka sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.Klausul hardship yang tidak diakomodasi dalam hukum kontrak di Indonesia sesuai dengan norma hukum kontrak internasional karena hukum positif di Indonesia masih menggunakan KUHPerdata yang merupakan warisan hukum Belanda. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik kontrak, ketika terjadi perubahan fundamental yang menyebabkan salah satu pihak kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Klausul hardship dalam model kontrak International Trade Centre (ITC) yang merupakan best practise model kontrak dalam praktik kontrak internasional dapat diadopsi sebagai rujukan struktural dalam penyusunan kontrak komersial dengan tetap menghormati asas otonomi para pihak untuk menentukan pilihan apakah akan mengatur klausul tersebut secara spesifik atau mengecualikannya dari kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model klausul hardship ke dalam peraturan perundang- undangan sebagai norma yang eksplisit, lengkap, dan operasional dengan bentuk semi-mandatory dimana negara wajib menyediakan norma dasar dan perlindungan minimum, sedangkan para pihak bebas mengembangkan mekanisme penerapannya sesuai kebutuhan kontrak. Kata kunci: Klausul Hardship, Force majeure,semi- mandatory,International Trade Centre (ITC). Sat, 26 Sep 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/67159 2026-09-26T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/66559 Model Penanganan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bondowoso Tuharyati, Yanny Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan hukum, sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Di Kabupaten Bondowoso, yang memiliki karakteristik masyarakat Pandalungan dengan budaya religius yang kuat, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak masih dipengaruhi oleh pola relasi sosial yang menempatkan tokoh agama sebagai figur sentral dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum dilaksanakan secara optimal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, pendampingan, dan reintegrasi sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 juga memberikan landasan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan umum serta belum secara spesifik mengatur model rehabilitasi berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan karakteristik sosial dan budaya lokal. Penelitian ini mengkaji: (1) urgensi pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso; dan (2) model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso. Penelitian bertujuan menganalisis urgensi pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di kabupaten Bondowoso dan mengembangkan model rehabilitasi berbasis masyarakat yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data empiris diperoleh melalui wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan dan model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat bagi anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan penanganan yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Model yang dikembangkan menempatkan anak sebagai pusat pemulihan dengan mengintegrasikan peran keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga profesional, UPTD PPA, dan pemerintah daerah, berlandaskan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi serta Maqasid al-Syari'ah. Model dilaksanakan melalui asesmen, rehabilitasi medis-psikologis-sosial, penguatan keluarga, pelibatan masyarakat, reintegrasi sosial, serta monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan pemulihan, perlindungan, keberfungsian sosial, martabat, dan kesejahteraan anak. Kata-Kata Kunct: Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Anak Korban Kekerasan Seksual, Masyarakat Pandalungan, Perlindungan Anak. Sat, 29 Aug 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/66559 2026-08-29T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/66556 Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Perspektif Relasi Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Legislasi Bubu, Abdul Kadir Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia: perspektif relasi rakyat dengan DPR dalam proses legisasi. Penelitian ini fokus pada, Pertama, bagaimana konfigurasi politik pasca amandemen konstitusi memengaruhi pola relasi antara rakyat dengan DPR dan partai politik dalam proses legislasi. Kedua, bagaimana konsep ideal dalam menata relasi kuasa rakyat terhadap DPR dan partai politik. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitikan hukum normatif. dengan mengkaji proses pembentukan undang-undang selama dua dekade pemerintahan yakni era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (2004-2019), dan era Presiden Joko Widodo (2019-2024). Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun telah terjadi penguatan kelembagaan demokrasi pasca amandemen konstitusi, implementasi kedaulatan rakyat dalam proses legislasi belum sepenuhnya optimal. DPR sebagai lembaga representasi rakyat masih menghadapi tantanagan dalam menjalankan fungsi representasi secara efektif. Sementara partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang cenderung bersifat presodural dan belum bersifat substantif. Di sisi lain, belum ada mekanisme kontrol rakyat terhadap wakilnya secara langsung Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara rakyat, DPR dan partai politik dalam rentang dua dekade pemerintahan (SBY dan Joko Widodo) dalam proses legislasi mengalami distorsi bersifat struktural dan sistemik. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model relasi kuasa yang menempatkan rakyat tidak hanya sebagai pemilih dalam pemilu, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam proses legislasi secara berkelanjutan. Penelitian ini menghasilkan dua rekomendasi yaitu, Pertama, rekomendasi regulatif yakni pengaturan mengenai porsi inisiatif RUU antara pemerintah dan DPR dalam prosegnas, pengaturan mengenai hak keberatan terhadap RUU yang bermasalah sebelum disahkan, pengaturan mengenai standarisasi naskah akademik dan analisis dampak regulasi sebagai prasyarat pembahasan RUU. Kedua, rekomendasi kelembagaan. Yaitu pembentukan lembaga pengawas legislatif, pembentukn badan riset legislatif independen di DPR RI dan penerapan konsultasi publik multi tahap sebagai mekanisme wajib setiap RUU. Serta pengaturan uji formil di Mahkamah Konstitusi, dengan menjadikan partisipasi publik sebagai parameter konstitusional yang mengikat, dan dapat membatalkan undang-undang. Kata-kata kunci: Kedaulatan rakyat, Legislasi, DPR, Partisipasi publik Sat, 29 Aug 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/66556 2026-08-29T00:00:00Z