http://hdl.handle.net/123456789/42 Wed, 13 May 2026 18:33:18 GMT 2026-05-13T18:33:18Z http://hdl.handle.net/123456789/60109 Membangun Politik Hukum Pendidikan Inklusif Pada Tingkat Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Yang Berperspektif Hak Asasi Manusia Ariyani, Nita Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas saat ini dan mengkonsepkan politik hukum pada masa yang akan datang berdasarkan perspektif HAM. Berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2024 terkait jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penyandang disabilitas pada perguruan tinggi hanya sebesar 4,24%. Minimnya akses terhadap pendidikan tinggi juga mengakibatkan sekitar 5% saja dari 10,8 juta penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi juga belum diatur secara jelas dan mengikat. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa : pertama, pengaturan mengenai pendidikan inklusif dan HAM pendidikan tinggi di Indonesia masih menggunakan standar minimum kewajiban inti, belum sepenuhnya mengacu kepada realisasi progresif, dan belum memiliki undang- undang organik mengenai pendidikan inklusif sampai pada tingkat pendidikan tinggi; kedua, politik hukum yang hendak dibangun pada masa depan diarahkan pada jaminan progresif penyelenggaraan pendidikan pendidikan inklusif sampai pada tingkat pendidikan tinggi secara universal, inklusif, dan setara; prinsip non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan sosial sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif; pilihan pembentukan undang-undang organik tentang pendidikan inklusif dan/atau judicial review Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas. Rekomendasi dari penelitian ini antara lain : Pertama, perlunya menghapus praktik bahasa yang merendahkan penyandang disabilitas; kedua, perlunya peningkatan jumlah perguruan tinggi inklusif dan peningkatan rasio jumlah sumber daya manusia pendamping khusus penyandang disabilitas; ketiga, perluasan kapasitas Unit Layanan Disabilitas menjadi Unit Layanan Diversitas; keempat, pembentukan undang-undang organik tentang Program Pendidikan Individual; kelima, melalui langkah-langkah afirmasi; dan keenam penguatan kelembagaan forum tematik disabilitas pada tingkat nasional dan daerah. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/60109 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/60017 Reformulasi Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Indonesia Pasca Reformasi GUYANIE, GUGUN EL Tujuan disertasi ini adalah mengkaji reformulasi pengaturan pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia pasca reformasi. Tujuannya untuk mengkaji pengaturan pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia pasca reformasi, mengkaji urgensi reformulasi pengaturan dan menemukan desain pengaturan ke depan secara ius constituendum. Terdapat tiga rumusan masalah dalam disertasi ini, yaitu: pertama, bagaimana dinamika pengaturan pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia pasca reformasi?; kedua, mengapa dibutuhkan reformulasi pengaturan pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia?; dan ketiga, bagaimana seharusnya desain pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia pasca reformasi ke depan secara ius constituendum? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat eksploratoris sekaligus deskriptif yang didukung pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan data sekunder yang terdiri: 1) bahan hukum primer; dan 2) bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustkaan, dokumenter, dan penelusuran internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pasca reformasi pembentuk UU mengalami dinamika: dari pilkada tidak langsung (1999), menjadi pemilihan langsung (2004), kembali pada pilkada tidak langsung (2014), menolak pilkada tidak langsung dari 2014 sampai sekarang. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh konfigurasi politik electoral: siapa pemenang pemilu, bagaimana peta koalisi dan oposisi pasca pemilu. Sementara di jalur penafsir konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter of the constitution, sejak berdiri tidak pernah ada putusan yang menyatakan pilkada langsung itu inkonstitusional, maka hal itu bermakna MK selalu konsisten untuk mendukung model pilkada langsung; (2) Reformulasi atau pengaturan ulang pengisian jabatan kepala daerah menemukan urgensinya pasca reformasi dengan memaknai bahwa demokrasi itu mengakomodasi keberagaman daerah dan melihat budaya hukum, tidak dengan menerapkan model pemilihan secara seragam. (3) Desain pengisian jabatan kepala daerah pasca reformasi secara ius constituendum adalah mempertahankan dan mengembangkan model asimetris, meliputi election dan non- election. Model election dapat diimplementasikan dengan tiga model: direct election, indirect election dan specific election. Sementara model non-election dapat diterjemahkan dengan dua model: penetapan dan pengangkatan. Artinya model pemilihan langsung bukanlah model yang paling demokratis, sebaliknya model non-election dan pemilihan tidak langsung bukan berarti tidak demokratis. Rekomendasi dari disertasi ini untuk pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) sebaiknya mempertahankan dan mengembangkan model pengisian jabatan kepala daerah secara asimetris, dengan mempertimbangkan keragaman daerah, baik dari sisi historis, SDM, kemampuan anggaran daerah maupun potensi konflik dan kerawanan. Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/60017 2026-01-31T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/59211 Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Keadilan Sosial Abdulhadi, Dadih Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan serta mengimplementasikan prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD. Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD? (2) Apakah pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir telah sesuai dengan konsep keadilan sosial? (3) Bagaimana konstruksi hukum baru penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan ekonomi politik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Pertama, konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD diimplementasikan melalui penerapan prinsip partisipasi dan distribusi. Prinsip partisipasi menghendaki keterlibatan aktif masyarakat pada setiap proses pembentukan dan pengelolaan anggaran, dalam hal ini prinsip partisipasi diwujudkan melalui mekanisme participatory budgeting. Adapun prinsip distribusi menghendaki setiap proses pembentukan Perda tentang APBD dan alokasi anggaran harus didasarkan pada besaran nilai kontribusi dalam perolehan pendapatan daerah dengan mengacu pada pemenuhan terhadap dimensi keadilan sosial. Kedua, pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya tidak menerapkan konsep keadilan sosial secara utuh, mengingat prinsip partisipasi tidak dilaksanakan pada setiap tahapan proses pembentukan perda dan distribusi anggaran belum memperhatikan skala prioritas dimensi keadilan sosial. Ketiga, prinsip partisipasi dan distribusi yang dimaksud perlu dicantumkan secara eksplisit pada bab tersendiri dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Perda APBD serta dibutuhkan upaya harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakomodir norma terkait pembentukan Perda APBD dan alokasi anggaran daerah. Selain itu, penambahan kedua prinsip tersebut harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya, evaluasi secara berkala, transparansi informasi, dan sanksi administratif yang perlu dijatuhkan kepada daerah yang melakukan penyimpangan terhadap kedua prinsip tersebut. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/59211 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/59050 Praktik Pernikahan dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes Caswito Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik penentuan awal masa iddah di kalangan masyarakat Islam di pesisisr antara sebagian Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, khususnya dalam kasus pernikahan yang terjadi dalam masa iddah setelah perceraian hidup atau cerai mati, dan (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kasus pernikahan dalam masa iddah di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiolegal, Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui budaya hukum di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam melakukan pernikahan masa iddah. Data penelitian dikumpulkan dari responden dan narasumber dengan teknik wawancara mendalam dan observasi serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur hukum dan non hukum melalui teknik studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam menghitung masa iddah lebih mengikuti cara pandang masyarakat yang mengikuti pandangan (pendapat) tokoh agama. Faktor utama yang mempengaruhi masyarakat kurangnya pengetahuan di masyarakat mengenai hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, cara pandang yang di ikuti oleh masyarakat adalah fikih mazhab yang di sampaikan oleh tokoh agama, hal ini berdampak dalam menghitung masa iddah perceraian dimulai suami melanggar sighot taklik talak perhitungan semacam ini bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-undangan No.1 tahun 1974 jo. No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan UU Peradilan agama ( UU No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009). Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/59050 2025-01-01T00:00:00Z