Doctor of Law: Recent submissions
Now showing items 1-20 of 109
-
PROBLEMATIKA KEWENANGAN DALAM LEMBAGA ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI INDONESIA (Studi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Implikasi terhadap Keberlangsungan Aset Wakaf)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-12-20)Disertasi ini dilatarbelakangi oleh adanya dua lembaga, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. ... -
KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK (STUDI: KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-06-07)Konstitusionalisme kontrak perdata dalam kebijakan pembangunan hukum kontrak pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai sangat penting untuk dikaji ulang secara komprehensif, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAANMENUJU TERWUJUDNYA INKLUSI DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-24)Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis norma perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan agar dapat mengonstruksikan konsep perlindungan yang lebih baik ... -
POLITIK HUKUM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-02-25)Hadirnya rumah sakit privat yang dikelola dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit membawa dampak bergesernya tujuan hadirnya rumah sakit yang sebelumnya adalah ... -
REFORMULASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF TERHADAP ORANG MELALUI SARANA NONPENAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-04)Dinamika dalam perkara tindak pidana kekerasan kolektif di Indonesia dapat dikemukakan, bahwa secara filosofis yang mendorong terjadinya kekerasan kolektif di Indonesia adalah terjadinya ketidak-sesuaian antara keinginan ... -
DINAMIKA HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi tentang Diskursus Pilihan antara Negara Federal dan Negara Kesatuan)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-25)Pengelolaan hubungan pusat dan daerah yang sentralistik pada masa orde lama dan orde baru, telah memunculkan kompleksitas masalah ketatanegaraan. Setidaknya, sistem ini telah melahirkan ketimpangan yang begitu besar ... -
REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-06)Dinamika tarik ulur kewenangan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah mengakibatkan pertentangan norma dari peraturan perundang-undangan yang ... -
PERUBAHAN SISTEM KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-04)Fokus penelitian adalah perubahan sistem kewarisan Harta Pusako Tinggi dan model Penyelesaian Sengketanya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyelesaian sengketa Harta ... -
REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANSIAL
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-04-23)Tren penyelesaian perkara perceraian melalui prosedur verstek secara empirik telah mendominasi penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Sekalipun prosedur verstek itu legal dan beralas hukum, namun menyimpan beberapa ... -
FORMULASI SHARIA COMPLIANCE PADA INDUSTRI PARIWISATA SYARIAH DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-10-23)Penelitian ini fokus pada sharia compliance industri pariwisata syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa sharia compliance penting bagi industri pariwisata syariah di ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS AGUNAN YANG TELAH DIIKAT HAK TANGGUNGAN DAN MENJADI OBYEK GUGATAN PERDATA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-02-06)Indonesia menuju pembangunan era tinggal landas, pembangunan ekonomi termasuk sektor perbankan yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Dalam sistem perbankan di Indonesia, upaya bank ... -
REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGUATAN OTONOMI DAERAH
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2024-03-02)Seiring bergulirnya era otonomi daerah, setiap Pemda di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait hal tersebut, berdasarkan kewenangan legislasi yang dimiliki, pemerintahan ... -
DISHARMONI REGULASI OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI INDOENSIA
(2022-01-29)Tujuan penelitian disertasi ini adalah menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa terjadi disharmoni regulasi di bidang otonomi perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Pasal 62 dan 64 UU nomor 12 tahun 2012 perguruan ... -
PENGATURAN DAN PENERAPAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-03-15)Persoalan terkait Upaya Administratif di Indonesia ternyata tidak begitu saja selesai dengan diterbitkannya Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya ... -
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-20)Korupsi telah menjadi persoalan yang terus terjadi disetiap negara dimana saja. Karena begitu berbahayanya korupsi, setiap negara berlomba untuk membersihkan negaranya dari masalah yang timbul dari korupsi. Sebab-sebab ... -
PRINSIP PROFESIONALITAS SEBAGAI LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN NOTARIS YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-02-15)Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip profesionalitas dalam kaitannya dengan kecakapan dan integritas profesi hukum, khususnya Notaris selaku pejabat sui generis yang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP PEMENUHAN PRESTASI BUMN (PERSERO) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-12-16)Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dijelaskan terdapat 2 bentuk yaitu Perum dan Persero. BUMN (Persero) pengelolaannya merupakan penyertaan modal yang dilakukan oleh Negara di luar dari APBN ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA YANG HUMANIS TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERBUATAN SEKSUAL INGKAR JANJI KAWIN
(2021-01-21)Kejahatan terhadap perempuan atau lazim disebut dengan kekerasan terhadap perempuan, akhir – akhir menjadi pembahasan yang menarik. Ini karena (1) Indonesia berdasarkan nilai – nilai ketuhanan, perbuatan yang melanggar ... -
REFORMULASI SANKSI PIDANA DENDA HUBUNGANNYA DENGAN BIAYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-08-24)Penelitian ini difokuskan pada kajian tentang reformulasi sanksi pidana denda hubungannya dengan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini penting untuk dibahas, karena masih tingginya angka tindak ... -
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-10)Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai landasan kewenangan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Calon Hakim Agung, apakah proses seleksi Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi ...