PENGATURAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Abstract
Perdebatan mengenai eksistensi (keberadaan) Daerah Istimewa Surakarta sejauh ini masih mengemuka. Pihak Kasunanan Surakarta memandang Pemerintah Indonesia saat ini cenderung menutup-nutupi fakta hukum maupun fakta sejarahnya terkait dengan status Keistimewaan Surakarta.Sehingga akhirnyamenimbulkan kekecewaan serta berdampak pada ketidakjelasan tatanan hukum dan pemerintahan yang terjadi di daerah tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada hal-hal; 1) bagaimana eksistensi Daerah Istimewa Surakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) bagaimana status hukum Daerah Istimewa Surakarta dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum dan sekaligus juga dilakukan penelitian lapangan yang berfungsi untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil penelitian ini diperoleh; bahwa eksistensi Daerah Istimewa Surakarta harus diakui keberadaanya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan ini diambil dengan merujuk pada pendekatan historis, filosofis, serta yuridis; dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1950, yang menyatakan bahwa Daerah Surakarta adalah bagian dari Provinsi Jawa Tengah, maka Keistimewaan Kerajaan Surakarta menjadi tidak legitimate. Sesungguhnya isi undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah saat itu untuk menghapus status Keistimewaan Kerajaan Surakarta.
Saran kepada Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran adalah dengan menempuh mekanisme hukum (pro justicia) yaitu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait status Keistimewaan Surakarta karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945; juga mendesak Pemerintah dan DPR RI agar segera membahas status Keistimewaan Surakarta sebagai bagian dari janji sejarah yang tertunda.
Collections
- Master of Law [1448]