Master of Law: Recent submissions
Now showing items 961-980 of 1560
-
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BPJS DI RUMAH SAKIT
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-09)Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan tersebut. Namun kemahlman biaya kesehatan tidak menjamin kualitas yang baik pada kesehatan karena kualitas masyarakat Indonesia ... -
POLITIK HUKUM HAM PASCA ORDE BARU (STUDI TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-11)Tesis Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat) ditulis dengan tujuan untuk melihat sejauh apa perkembangan kebebasan berpendapat ini di Indonesia. Perjalanan demokrasi akan kebebasan berpendapat ... -
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (Non Convinction Based Forfeiture) DALAM UU TINDAK PIDANA KORUPSI (31/1999 jo 20/2001)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-07-28)Pentingnya penelitian dengan topik “Penembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan ( Non Conviction Based Forfeiture ) Dalam UU Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo 20/2001)” didasarkan pada asumsi teoritis ... -
DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (MENGGAGAS ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-23)Dekonstruksi sistem peradilan pidana, penulis mencoba untuk memaparkan kajian tentang peran aktif advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, advokat telah ... -
ANOMALI MPR SEBAGAI PENJELMAAN KEDAULATAN RAKYAT PASKA AMANDEMEN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-04)Paska reformasi 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999 melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, dan berlangsung dari tahun 1999-2002. Amandemen yang dilakukan ketika itu didorong oleh keinginan ... -
PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA (Studi Pengawasan Pelayanan Kesehatan Oleh LOD DIY Di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2014-10-31) -
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA FILE HOSTING TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN PENGGUNA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-25)Layanan file hosting pada dasarnya adalah layanan penyimpanan dan pengiriman data melalui internet. Namun oleh banyak pengguna layanan ini digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Akibatnya banyak pemegang hak ... -
IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI DI KECAMATAN DEPOK)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-31)Semenjak adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun 2002, di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah dibuat beberapa Peraturan Desa. Di mana dalam pembentukan Peraturan Desa tersebut, dibuat ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG IZIN TEMPAT USAHA DI KOTA KENDARI MENURUT PERDA No. 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-12)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Kota Kendari dari aspek pelakasanaan pelayanan publik di bidang izin usaha di Kota Kendari. Penulisan ini menggunakan pendekatan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA DAN RAHASIA DAGANG YANG TERKAIT DENGAN SOFTWARE PRODUK PERBANKAN (STUDI PADA BANK BRI YOGYAKARTA)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan software produk perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta) serta untuk mengkaji dan menawarkan ... -
PENGATURAN MALUKU SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN SETELAH LAHIRNYA UU NO. 23 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-11) -
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN BERSAMA PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO ANTARA PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO DENGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA ADISUTJIPTO YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-25)Perjanjian ialah sebuah perikatan yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih yang di dalamnya terdapat beberapa kesepakatan yang telah dimusyawarahkan. Adanya kerjasama antara TNI AU Adisutjipto dan PT. Angkasa Pura ... -
PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN DESA DALAM KONSTITUSI (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945 )
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-17)Gagasan pengaturan desa sebagai unit terbawah dalam hirarki susunan pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan sudah didengungkan setidaknya oleh Mohammad Yamin dan Soepomo sebagai founding fathers tatkala perdebatan ... -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA (STUDY KASUS: PUTUSAN NOMOR. 83 / Pid.B / 2011 / PN. Skajo 345 / Pid. / 2012 / PT. Smg,jo MA 1014 K/Pid/2013)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-03)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 yang menyebabkan notaris harus bertanggung jawab secara pidana dalam ... -
PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PTUN PASCA DISAHKANNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)Penilitian ini didasarkan pada realitas rendahnya penyerapan anggaran instansi/lembaga pemerintah oleh pejabat pemerintahan. Pejabat Pemerintahan merasa takut apabila keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan berujung ... -
URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PASCA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-24)Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam kegiatan pemanfaatan barang milik daerah adalah langkah mengoptimalisasikan barang milik daerah yang berpotensi memberikan nilai tambahan uang kas daerah dengan ... -
KEKUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM PROSES BALIK NAMA HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor: 211 / Pdt.G / 2014/ PN.SLMN Jo.No.9/PDT/2016/PT.YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09) -
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2013-12-28)Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Masalah yang dihadapi oleh korban perkosaan ...