IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)

Abstract

Penelitian ini mengambil judul "Irnplementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)" dengan menggunakan metode kualitatif. Latar belaking masalah penelitian ini adalah potensi perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, clan penegakan hukum. Namun khusus pada permasalahan di Kabupaten Indragiri Hilir, faktor sosial budaya adalah merupakan faktor penyebab utarna terjadinya ketidak adilan terhadap pekerja wanita, sedangkan faktor-faktor lainnya merupakan faktor yang mendukung timbulnya rasa ketidakadilan dalam mengimplementasikan hak asasi wanita terhadap pekerja wanita yang penyelesaiannya memerlukan intervensi pemerintah sebagai pihak ketiga. Perlindungan HAM sebagai perlindungan terhadap hak pribadi merupakan tuntutan dari perubahan yang terjadi dalam semua segi kehidupan. Perubahan tersebut membawa akibat terhadap cara berfilcir yang semakin kritis, sehingga masyarakat lebih berani menuntut haknya apabila diabaikan oleh pihak lain. Tuntutan juga terjadi dalarn bidang pelayanan dan perlakuan terhadap hak asasi bagi pekerja wanita, terhadap persoalan ketidakadilan perlakuan terhadap pekerja wanita, yakni karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban wanita. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (Equality) setiap individu, temasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan Conditio Sine Quanon, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hail perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Norma yang terkandung dalam UUD, mempunyai dua posisi, yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma penguji undang-undang atau hukum positif apakah sudah selaras dengan semangat HAM. Dengan kata lain meminjam kerangka pernikiran Gwtm Radbruch, sebagai Leitstem norma HAM yang terkandung dalam UUD dapat berfungsi regulatifmaupun konstitut$ Salah satu pasal dari UUD 1945 menjunjung tin@ HAM serta yang menjamin segala hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal27 Ayat (2). Implementasi pasal tersebut terhadap peke rja wanita dapat dilihat dalam berbagai hal, yaitu dalam pembuatan keputusan dan peraturan perundang-undangan yang mengikat berbagai pihak kepentingan, kepedulian untuk menyelesaikan permasalahan, memelihara dan mencegah terjadinya perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita diantara pengusaha, pekerja, dan lingkungan masyarakat, dan adanya upaya penegakkan hukum apabila te rjadi pelanggaran hukum. Hasil yang dicapai dari pengimplementasian hak asasi manusia tersebut dapat dilihat dari faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan dalam mencapai perlakuan yang sama terhadap pekerja wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasa.27 Ayat (2) UUD 1945 terhadap pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya berhasil, masih timbul prasangka negatif, tekanan dan ancaman, sikap hidup tertutup, dan sentirnen jender diantara kaum laki-laki dm wanita, baik dari pengusaha, sesama pekerja, masyarakat, dan lingkungan keluarga sendiri, sehingga penerapan hak asasi manusia terhadap kaum wanita terutama pekerja wanita tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.