PERANAN DINAS-DlNAS DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004)
Abstract
Tulisan ini berjudul " Peranan Dinas Dinas Daerah dalam
Meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir
(Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang menjelaskan
tentang peranan dinas dinas dalam meningkatkan PAD daerah Kabupaten
Indragiri I-Iilir, apa yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat
yang dirasakan old dinas dinas di Kabupaten Indragiri Hilir.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskhiptif analisis dengan di
bantu pendekatan yuridis. Maksudnya untuk mengkaji peranan dinas dinas
dalam meningkatkan PAD di kabupaten Indragiri Hilir. Adapun pengumpulan
data di lakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan nara surnber
yang mempunyai kapasitas dalam penelitian ini . .. . .
Hasii penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan dari dinas dinas
daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sangat signifikan, ha1 ini dapat dilihat dari penerimaan tahun 2004 ke
tahun 2005 yang meningkat dan melebihi target yang direncanakan. Hal ini
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh melalui dinas
dinas daerah sangat terasa dan memberi kontribusi yang berarti dalam mencapai
target pembangunan yang telah ditetapkan.
Faktor pendukung dan penghambat yang dialami Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir dalam meningkatkan PAD diantaranya adalah faktor pendukung
yaitu letak geografis di sepanjang garis pantai yang mempunyai potensi luas
dalam bidang perikanan, adanya perangkat hukurn dan perangkat kelembagaan
yang dapat bekerjasama serta potensi bahan galian yang dirniliki seperti
pertanian, perkebunan dan perikanan.
Adapun fahor penghambatnya adalah kondisi tanah organik yang
memiliki sifat labi sehingga memerlukan investasi yang besar, akibatnya
masyarakat sulit bekerja lebih efektif dan mengakibatkan penerimaan
pemerintah terhambat. Uengan luas Kabupaten lnciragiri ~iiiyra ng mencapai -
1,160,597 Ha, yang di pengaruhi oleh pasang surut serta terbatasnya swam dan
prasarana, serta infrastruktur fisik daerah yang masih sangat rendah, khususnya
untuk angkutan darat dan air, listrik. telekomunikasi, pelabuhan, air bersih dan
sanitasi menjadi bagian falctor penghambat yang hams disegerakan solusinya.
Disamping itu belum optimalnya sosialisasi peraturan daerah dan
peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur pajak
dan retribusi daerah di tengah tengah masyarakat.
Upaya yang dilakuka. oleh pemerintah Kabupaten Lndragiri Hilir adalah
memberikan motivasi kepada juru pungut dengan memberikan honorarium
sesuai dengan anggaran dana yang tersedia, melakukan sosialisasi kebijakan
daerah dan peraturan perundang undangan lainya kepada aparatur pemerintah
yang terkait dan kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi intensif dengan
dinas terkait untuk mewujudkan keterpaduan sebagai satuan tugas pendapatan
daerah kemudian secara bertahap akan memenuhi sarana dan prasarana untuk
menunjang penerimaan dan mempermudah pemungutan pajak serta retribusi.
Sehubungan dengan pembahasan tersebut penulis memberikan saran
agar suksesnya penyelenggaraa. daemh Irllususnya dinas dinas daerah hams
betul betul menyadari serta mempunyai kemampuan yang keras dan rasa
tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja agar dapat memberikan kontribusi
yang lebih besar demi mewujudkan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.
Collections
- Master of Law [1445]