PENGGUNAAN DISKRESI DALAM PENEGAKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 OLEH UNIT C SATUAN PJR DIT LANTAS POLDA DIY

Abstract

Seiring dengan kemajuan teknologi transporatasi yang sedemikian pesat yang diiringi dinamika masyarakat yang sebagian besar aktivitas sehari - hari mengpnakan sarana jalan, maka timbul problematik yang sedemikian komplek,diantaranya tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Melihat fenomena yang demikian pemerintah be~sama - sama dengan DPR rnengeluarkan Undang - Undang Nomw 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Dan Angkutan Jalan guna mengatasi problem yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini . Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penggunaan diskresi d~lamp enegakan Undang-Undang Nomop 22 Tahun 2009 Oleh Unit C Satuan PJR aitlantas Polda DFY mengidentifikasi dan menganalisis hambatan penggunaan diskresi dalam penkgakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Oleh Unit C Satuan PJR Ditlantas Polea DIY. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif yang didukung oleh data empifis. Penelitian ini dilakukan dengan pembatasan lokasi penelitianj yaitu di Kantor Unit P3R G yang berkedudukan di 31 Wonosari Krn 18 Patuk Gunung Kidul. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan meliputi wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa (1) Penggunaan diskresi dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Oleh Unit C Satuan PJR Ditlantas Polda DIY adalah menjembatani Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan petugas kepolisian. Hal ini berkaitan adanya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang belum dapat diterapkan dengan semestinya karena disebabkan beberapa kendala, diantaranya Pasal 107 (2) tentang penyalaan lampu kendaraan di siang hari dan Pasal 112 (3) tentang belokanl simpangan, (2) Hambatan dalam penggunaan diskresi dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Oleh Unit C Satuan PJR Ditlantas Polda DIY diantaranya kesiapan SDM aparat kepolisan dalam menggunakan kewenangannya untuk merespon suatu tindak pelanggaran lalu lintas Qan adanya stigma negatif masyarakat terhadap penggunaan diskresi.