Browsing Master of Law by Title
Now showing items 236-255 of 1464
-
IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-15)Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dalam akta Notaris atau akta PPAT, meskipun demikian dalam prakteknya pembuatan akta SKMHT secara notariil hanya dapat dilaksanakan dengan mengikuti format SKMHT ... -
Implementasi Dasar Besaran Pajak Penghasilan (Pph) Yang Berkaitan Dengan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang besaran Pajak Pengahsilan (PPh) terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat oleh PPAT di Kabupaten Sleman. Jenis ... -
Implementasi Dasar Besaran Pajak Penghasilan (Pph) yang Berkaitan dengan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang besaran Pajak Pengahsilan (PPh) terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat oleh PPAT di Kabupaten Sleman. Jenis ... -
IMPLEMENTASI DASAR BESARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) YANG BERKAITAN DENGAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN SLEMAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-22)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang besaran Pajak Pengahsilan (PPh) terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat oleh PPAT di Kabupaten Sleman. Jenis ... -
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI BIDANG PENDlDlKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO : 13 TAHUN 2006 TlNGKAT SD DAN SLTP Dl KABUPATEN PAMEKASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2011-03-22)Implementasi Desentralisasi Bidang Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tingkat SD Dan SLTP Di Kabupaten Pamekasan. Tesis Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ... -
IMPLEMENTASI DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2004-09-10)Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian (mkbruik van omstandigheden) merupakan ha1 yang relatif baru yang masuk dalam kajian ilmu hukum perdata Indonesia, baik dalam teori maupun praktek peradilan. Putusan pengadilan ... -
Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2021-11-15)Tesis ini meneliti tentang Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini Pertama Bagaimana kriteria cyber notary/e-notary ... -
Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Berlakunya Undang-Undang No 13 Tahun 2012
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-21)Reformasi membawa perubahan pada penyelenggaraan otonomi di indonesia. Hadir UU Pemda yang selalu bergontai-ganti menjadi perhatian. Khususnya pengaturan terkait fungi pengawasan DPRD. Penulis meneliti fungsi pengawasan ... -
IMPLEMENTASI HAK PELAYANAN KESEHATAN PASIEN TIDAK MAMPU DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-07-09) -
IMPLEMENTASI HAK-HAK PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2004-2009
(Universitas Islam Indonesia, 2010-03-09)Tesis ini berjudul Implementasi Hak Pengawasan Dewan Penvakilan Rakyat dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pemerintah Tahun 2004-2009. Dewan Penvakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga negara yang keberadaannya ... -
IMPLEMENTASI HOSPITAL BY LAWS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG BERBENTUK BADAN LAYANAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-04)Pengesahan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberikan warna baru dalam pelayanan kesehatan. Secara khusus Pasal 29 ayat (1) huruf r menyatakan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyusun ... -
Implementasi Jaminan Pembiyaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bri Syariah Cabang Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang jaminan pada akad mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia jika dikaitkan dengan fiqh muamalah. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana praktek ... -
IMPLEMENTASI JAMINAN PEMBIYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang jaminan pada akad mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia jika dikaitkan dengan fiqh muamalah. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana praktek ... -
Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11)Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa kriteria ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007
(Universitas Islam Indonesia, 2014-07-04)Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, bagaimana penanganan penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi pasca berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007, serta problematika ... -
IMPLEMENTASI KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM AKTA AUTENTIK NOTARIS
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-30)Tesis ini berjudul “Implementasi Klausul Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris”. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor ... -
IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-24)Masih banyaknya kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pemidanaan bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup ... -
IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-24)Masih banyaknya kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pemidanaan bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup ... -
IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PENERAPAN OTONOMI DESA DI DESA SENDAYAN DAN DESA KAMPUNG PANJANG KEC. KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07)Perkemtangan pemerintahan desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitiln dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan. ... -
IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kasus Penerapan Otonomi Desa di Desa Sendayan dan Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07)Perkemtangan pemerintahan desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitiln dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan. ...