Law: Recent submissions
Now showing items 381-400 of 3375
-
Konstruksi Normatif Perlindungan Pekerja pada Regulasi Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi polemik ditengah masyarakat. Regulasi ini menyatakan bahwa ... -
Faktor Penyebab Perempuan menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukumnya di Kabupaten Boyolali (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini memiliki latar belakang terjadinya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya Kekekrasan dalam Rumah Tangga dari ... -
Tanggung Jawab Bank sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Hilangnya Simpanan Deposito
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait masalah berupa hilangnya dana simpanan nasabah pada bank yang terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji permasalahan ... -
Kedudukan dan Peranan Panewu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peranan Panewu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul, serta bagaimana implementasinya dalam kerangka otonomi daerah. Panewu, sebagai kepala ... -
Praktik Eksekusi Sengketa Hadhanah di Pengadilan Agama Magelang
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Eksekusi hadhanah pasca perceraian seringkali mengalami problematika hukum. Problematika hukum yang terjadi dilatarbelakangi atas tidak adanya aturan teknis yang secara eksplisit dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. ... -
Akibat Hukum Intervensi Rusia di Ukraina Terhadap Status Hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk Menurut Hukum Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Konflik berkepanjangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia di wilayah Donbass khususnya wilayah Donestk dan Luhansk telah berlangsung lebih dari satu dekade. Konflik ini melibatkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai ... -
Pengawasan Lembaga Ombudsman DIY terhadap Sektor Pendidikan Tahun 2023-2024
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Studi penelitian ini membahas peran, kendala, serta solusi Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) dalam mengawasi sektor pendidikan pada tahun 2023-2024. Tipologi penelitian yang digunakan adalah tipologi hukum normatif-empiri ... -
Dampak Implementasi IA-CEPA bagi Indonesia dalam Sektor Perdagangan Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Implementasi IA-CEPA telah efektif mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan ekspor dan impor. Namun, dampaknya belum sepenuhnya seimbang dengan impor dari Australia meningkat lebih signifikan ... -
Implementasi Upaya Penjangakauan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penanganan Orang Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Batam
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan dilakukan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kota Batam dalam menangani pengemis jalanan berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penanganan Orang Terlantar, ... -
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelayanan Publik bagi Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2023-2024
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini memiliki tujuan yaitu : Pertama, untuk mengetahui pengawasan Ombudsman RI Perwakilan DIY terhadap penyelenggaraan pelayanan publik bagi disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023-2024. ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Politik Uang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2024
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini berjudul “Analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait politik uang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59/PUU- XXII/2024”. Dalam skripsi ini, mengangkat rumusan masalah: (1) Apa yang problematika ... -
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Publikasi Putusan Pengadilan di Perkara Perceraian
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Publikasi Putusan Pengadilan di Perkara Perceraian. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu:1. Bagaimana kebijakan dan pengaturan ... -
Pendataan Penyandang Disabilitas Sebagai Dasar Kebijakan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk mengatahui pelaksanaan pemenuhan hak pendataan penyandang disabilitas dan penggunaan hasil pendataan tersebut sebagai dasar kebijakan di Kabupaten Sleman. Bagaimana pelaksanaa ... -
Pembatasan Hak Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini mengkaji Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pembatasan hak pencalonan bagi calon kepala daerah dengan latar ... -
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinahan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dengan menganalisis bagaimana penegakan hukum dan faktor penghambat ... -
Keabsahan Penyelenggaraan RUPSLB dalam Rangka Pemberhentian Anggota Direksi (Studi Kasus PT Sendawar Adhi Karya)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Keabsahan penyelenggaraan RUPSLB menjadi sangat penting karena keputusan yang dihasilkan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi perusahaan dan pemegang saham. Namun pada praktiknya ketidaksesuaian prosedur ... -
Dualisme Putusan Peradilan Tentang Batas Minimum Usia Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/HUM/2024)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai batas usia minimum calon kepala daerah pasca dualisme putusan peradilan perkara uji materil (judicial review) perihal batas minimum usia calon kepala daerah ... -
Analisis Perubahan Aturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah bagi Perbaikan Demokrasi Prosedural di Indonesia (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU-XXII/2024)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Perubahan ini menjadi respons terhadap permasalahan demokrasi prosedural ... -
Perbandingan Pengaturan Independensi OJK di Indonesia dengan FCA dan PRA di Inggris
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Undang-Undang PPSK mengubah sebagian aturan dalam Undang-Undang OJK, termasuk perluasan fungsi dan pembentukan Badan Supervisi OJK (BS OJK). Sebagian perubahan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya ... -
Analisis Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh dua hal, yaitu, (1) untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus ambang batas ...