• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pengenaan Tarif Parkir Berganda (Studi Kasus Pengenaan Tarif Penitipan Helm di Mall Olympic Garden Malang)

    Thumbnail
    View/Open
    21410631.pdf (2.333Mb)
    21410631 Bab 1.pdf (308.8Kb)
    21410631 Daftar Pustaka.pdf (222.3Kb)
    Date
    2025
    Author
    Adhyaksa, Puteri
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengenaan tarif penitipan helm di Mall Olympic Garden Malang yang diberlakukan secara menyeluruh kepada semua pengguna parkir tanpa mempertimbangkan apakah helm benar-benar dititipkan di loker atau tidak, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik tersebut serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penitipan helm di MOG tidak sah dan batal demi hukum menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan 1694 KUH Perdata, serta praktik ini melanggar Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena memuat klausula baku yang merugikan konsumen, serta tidak memenuhi prinsip iktikad baik dalam transaksi. Konsumen juga kehilangan hak atas informasi yang benar, kenyamanan, dan keamanan yang seharusnya dijamin oleh penyedia layanan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem penitipan helm agar bersifat opsional dan berbasis pada persetujuan nyata dari konsumen, serta peningkatan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara parkir.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/59247
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV