Law: Recent submissions
Now showing items 241-260 of 3502
-
Problematika Pengaturan Rekayasa Ulang di Dalam Undang-undang Rahasia Dagang Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) merupakan Undang-Undang yang selain mengakomodir standar internasional minimal aturan Rahasia Dagang berdasarkan Agreement on Trade-Related Aspects of ... -
Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terkait Tindak Pidana Pengedaran Gelap Narkotika Sesuai dengan Pasal 114 Undang-undang Narkotika
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terkait Tindak Pidana Pengedaran Gelap narkotika sesuai dengan Pasal 114 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. ... -
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Suap yang Terdakwanya Hakim
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Kasus tindak pidana suap yang melibatkan penegak hukum, terutama hakim semakin ramai terjadi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada ... -
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Thrift di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian thrift yang ada pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus studi meliputi penegakan hukum yang dilakukan oleh ... -
Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penguntitan
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penguntitan merupakan serangkaian tindakan berulang yang menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis, atau gangguan terhadap rasa aman korban. Meskipun berpotensi membahayakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki ketentuan ... -
Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Jalanan Oleh Kreak di Kota Semarang (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan jalanan (Kreak) di Kota Semarang, serta untuk mengkaji bagaimana penegakan ... -
Penggunaan Bukti Tidak Langsung dalam Pertimbangan dan Vonis Hakim Pada Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Kopi Sianida)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas penggunaan bukti tidak langsung dalam pertimbangan hakim dan vonis, dengan fokus pada kasus pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso (Kasus Kopi Sianida). Permasalahan utama terletak pada penerapan ... -
Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam Tinjauan Negara Hukum dan Negara Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menyoroti urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dari perspektif hukum dan demokrasi. Fenomena kepemimpinan jangka panjang partai politik di Indonesia menunjukkan gejala personalisasi ... -
Perlindungan Hukum Penumpang Atas Keterlambatan Penerbangan di PT. Garuda Indonesia Airlines, Tbk
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum penumpang atas keterlambatan penerbangan di PT. Garuda Indonesia Airlines serta tanggung jawab hukum perusahaan atas keterlambatan tersebut. ... -
Kekosongan Regulasi dan Pengembangan Prinsip Hukum dalam Mengatasi Penyalahgunaan Teknologi Deepfake pada Tindak Pidana Penipuan Berbasis Kecerdasan Buatan
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Kekosongan regulasi mengenai deepfake menjadi permasalahan yang mendesak untuk diperhatikan. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum mampu menjangkau kompleksitas yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan. ... -
Analisis Yuridis dikabulkannya Eksepsi Kompetensi Relatif Berdasarkan Asas Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN Yyk Jo. Putusan Nomor: 87/PDT/2024/PT YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Actor sequitur forum rei dengan hak opsi merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang memberikan hak kepada penggugat untuk memilih pengadilan negeri yang berwenang jika terdapat beberapa tergugat yang berdomisili ... -
Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Konsumsi Minuman Keras Tradisional Tuak Yang Memicu Tindak Pidana di Kabupaten Tana Toraja
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Konsumsi minuman keras tradisional tuak di Kabupaten Tana Toraja telah menjadi bagian dari kebudayaan lokal yang dilekatkan pada berbagai ritual adat. Namun, dalam perkembangannya, konsumsi tuak yang tidak terkendali ... -
Pendistribusian Obat yang Berkeadilan Kepada Peserta dan Non Peserta Bpjs Kesehatan (Studi Implementasi Permenkes Pelayanan Kefarmasian Pada Instalasi Farmasi RSKIA Sadewa)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui apakah regulasi pendistribusian obat dalam Permenkes nomor 72 Tahun 2016 sudah memenuhi unsur keadilan kepada para pasiennya. Yang kedua adalah mengetahui ... -
Pengaturan dan Penerapan Disgorgement Fund Dalam Hukum Pasar Modal (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Singapura)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan dan penerapan Disgorgement Fund dalam hukum pasar modal antara Indonesia dan Singapura, serta mengeskplorasi pembelajaran dari Singapura yang dapat diterapkan ... -
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Maraknya perjudian online di Indonesia menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ancaman ini khususnya memerlukan penanganan komprehensif di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Oleh ... -
Kompetensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Pasca Pojk No. 61/pojk.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah di Indonesia dan kompetensi BASYARNAS setelah diberlakukannya POJK No.61/ ... -
Urgensi Adanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Praperadilan
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini mengkaji permasalahan praktik penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan tanpa hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga berwenang, seperti BPK atau BPKP. Praktik tersebut ... -
Liability Of The Exhibition Organizer For Non - Performance Of The Stand Rental Agreement With IPAS
(Universitas Islam Indonesia, 2025)The rental of exhibition booths is a crucial component of promotional events, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In practice, discrepancies often occur between the terms of the contract and its ... -
Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Anak dan Hambatannya di Kabupaten Gunungkidul (Studi Di Kepolisian Resor Gunungkidul)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Perlindungan hukum terhadap anak di Gunungkidul merupakan aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme perlindungan hukum ... -
Principle Of Strict Liability In Product Reviews Via Social Media (A Comparative Study Of Consumer Protection Laws In Indonesia And The Netherlands)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Nowadays, social media has become one of the main platforms for users to share experiences and provide reviews on products or services. However, on the other hand, consumers must also restrain themselves on social media ...