Browsing Law by Title
Now showing items 791-810 of 2504
-
Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak Atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Judul Studi Kasus Hukum ini adalah KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (StudiKasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg). ... -
Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak Atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Judul Studi Kasus Hukum ini adalah KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (StudiKasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg). ... -
Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Victimless Crime di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian berlatarbelakang atas tindak pidana perjudian sebagai victimless crime dengan fakta kasus indra kenz dan doni salmanan yang dilaporkan oleh pemain situsnya sendiri dengan salah satu sangkaan Pasal 27 ayat (2) ... -
Konstitusionalitas Wacana Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penyelenggaraan pemilu di Tahun 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024, sebagaimana telah dicapai melalui rapat bersama antara komisi II DPR RI, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum ... -
Konstitusionalitas Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Wakil Menteri dalam pembentukan awalnya diperkirakan bahwa sistem pemerintahan presidensial di Indonesia belum mengenal Nomenklatur istilah jabatan Wakil Menteri yang diangkat secara politis oleh Presiden melalui hak ... -
KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENERBIT E-MONEY GOPAY DENGAN PEDAGANG PEMILIK QR CODE PT. GO-JEK INDONESIA (Studi Penggunaan E-Money Go-Pay sebagai Metode Pembayaran)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-12)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara penerbit e-money Go-Pay dengan pedagang pemilik QR. Code PT. Go-Jek Indonesia dalam hal penggunaan e-money Go-Pay sebagai metode ... -
KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN ANTARA PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK., PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. DAN KONSUMEN PENGGUNA E-TOLL CARD MANDIRI
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Kelancaran lalu lintas di jalan tol dipengaruhi oleh waktu pelayanan yang diberikan kepada pengemudi saat mereka mengambil tiket di gardu/loket gerbang keluar tol saat membayar biaya administrasi yang dikenakan kepada ... -
Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)The Internet has improved leaps and bounds in accord to our needs. Unfortunatley, these improvements are seen as a free platform in which cyber crime often happens. Online gender-based violence (GBV) is one amongst many ... -
Konstruksi Hukum Terhadap Perkawinan Sedarah (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Perkawinan sedarah merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum baik hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum agama. Sebagaimana Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur suatu perkawinan yang dilarang. ... -
KONSTRUKSI KONSEPTUAL PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-18)Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah merancang mengenai permusikan di Indonesia, namun terdapat penolakan oleh sebagian masyarakat khususnya para pelaku di bidang musik. Mereka menilai bahwa rancangan undang-undang ... -
KONSTRUKSI NORMA KECAKAPAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk memberikan hasil tentang konstruksi norma kecakapan hukum penyandang disabilitas di Indonesia. Adapun isi dari studi ini tentang bagaimana kritik dan konstruksi mengenai norma kecakapan hukum ... -
KONSTRUKSI NORMA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF HAM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Konstruksi Norma Pencemaran Nama Baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi ... -
Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini berjudul Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggara Pendidikan bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan hal yang ... -
KONSTRUKSI TEORETIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAK ASAS MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-24)Orkestra korporasi di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini semakin mempertontonkan kontribusi yang dapat memengaruhi perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan diskursus bisnis dan ... -
Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/Pn.Pdg)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11-22)Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Karena Indonesia sebagai Negara hukum, yang telah ... -
Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) Dengan Pemasok di Distro Mailbox Yogyakarta
(UII, 2016-09-15)Studi ini bertujuan untuk mengetahui model kontrak kerjasama konsinyasi baru yang mengakomodir berbagai aspek dalam kontrak kerjasama baik dari sisi statis maupun dalam bentuk operasionalnya. Rumusan masalah yang akan ... -
Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder yang mencerminkan prinsip lex certa dan lex stricta, rumusan masalah yang diajukan adalah apa urgensi ... -
Kriteria Paten Sebagai Objek Wakaf di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan : Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kriteria Paten sebagai objek wakaf dalam perwakafan di Indonesia menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 41 ... -
KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK COVERING MELALUI YOUTUBE
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering melalui Youtube. Rumusan masalah yang diajukan yaitu apa kriteria pembatasan hak cipta lagu dalam praktik covering melalui ... -
Kriteria Unsur “Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik” Dan Unsur “Tanpa Hak” Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(UII, 2016)Pada Tahun 2010 Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 822k/Pid.Sus/2010 yang menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran ...