Browsing Law by Title
Now showing items 60-79 of 2504
-
ANALISIS PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS DITINJAU DARI HUKUM MEREK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-07) -
ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-18)Penelitian yang berjudul “Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” dengan latar belakang bahwa pada Pasal 170 ayat (1) Undag-Undang Nomor ... -
Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Kebiri Kimia Kepada Terdakwa Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak ditinjau dari Persepektif Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan No: 695/pid.sus/2019/pt Sby dan Putusan No: 42/pid/2021/pt.tjk)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ... -
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DI PENGADILAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13) -
Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Unsur Kelalaian Tidak Terbukti dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/pid.b/2011/pn.wt)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor 108/Pid.B/2011/PN.Wt termasuk kelalaian dari terdakwa dalam mengendarai mobil truk yang menyebabkan ... -
ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilyah provinsi dan/atau kabupaten kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian partai politik ... -
Analisis Potensi Maladministrasi Dalam Kebijakan Program Kartu Prakerja
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Program Kartu Prakerja merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo dalam rangka mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi dan ... -
ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR: 33-PKE-DKPP/III/2019 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-15)Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 33-PKE-DKPP/III/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, memutus Pemberhentian Tetap Terhadap R. Moeh Nufrianto Aris Munandar karena ... -
Analisis Putusan Hakim mengenai Aspek Turut Serta terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Suap (Studi Kasus Putusan Nomor 45/pid.sus-tpk/2018/pt.bgl. Jo. Putusan Nomor 4/pid.sus-tpk/2018/pt.bgl Jo. Putusan Nomor 1219 K/pid.sus/2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tujuan dari adanya studi kasus hukum ini yaitu untuk memberikan Analisa mengenai putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL Jo Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL jo Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018 terhadap aspek ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019 TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADA UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.50 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (NOMOR : 35/PUU-X/2012) DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-25)Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan adat di Indonesia dengan permasalahan sengketa yang ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-09) -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 – 26 / PUU – VIII / 2010 Atas Peninjauan Kembali UU. NO. 27 Tahun 2009 Pasal 184 Tentang Hak Menyatakan Pendapat MPR / DPR / DPD dan DPRD Terkait Dengan Impeachment Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Zakiyah Keumala Hayati. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23-26/ PUU – VIII/ 2010 Atas Peninjauan Kembali UU. No. 27 Tahun 2009 Pasal 184 Tentang Hak Menyatakan Pendapat MPR/ DPR/ DPD Dan DPRD Terkait Dengan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.21/PUU- XVII/2019 TERHADAP KETENTUAN PASAL 458 AYAT (6) UNDANG – UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-13)Sejumlah Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dari berbagai daerah di Indonesia, mendaftarkan Uji Materi Pasal 458 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
(UII, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Politik Dinasti pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menganulir pengaturan mengenai Politik Dinasti. Rumusan masalah yang diajukan ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Larangan perkawinan terhadap sesama pekerja dalam satu instansi yang sama disebabkan oleh frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” yang termuat di dalam pasal ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 14 partai politik yang mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan Kpk
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ...