Browsing Law by Title
Now showing items 375-394 of 2504
-
IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN BUPATI SLEMAN NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI PADA LOKASI PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019)Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman.Faktor yang berperan dalam implementasi Pasal ... -
IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan karena maraknya permasalahan pertambangan Mineral Dan Batubara ... -
Implementasi Pasal 162 Dan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Hak Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja PT. Samku Glove Indonesia Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-18)Pada dasarnya, hubungan antara pekerja dengan pengusaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak terkecuali hak yang dimiliki oleh pekerja. Pekerja yang mengundurkan diri atas ... -
Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum. (Studi Terhadap Pusat-Pusat Perbelanjaan Di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-17)ASI merupakan sumber asupan makanan bagi bayi yang memiliki keistimewaan bagi kesehatan dan tumbuh kembang bayi bahkan ASI sebagai kebutuhan utama bayi tidak dapat digantikan oleh susu formula atau makanan dan minuman ... -
Implementasi Pasal 28F UUD NRI 1945 Terkait Hak Masyarakat Memperoleh Informasi di Kalurahan Karangsari Kabupaten Kulon Progo
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahannya menganut paham demokrasi, yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pelaksanaan pemerintah Indonesia menganut desentralisasi ... -
Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh oleh Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD KSPSI DIY) (Studi Kasus Upah Pekerja/buruh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Di tengah polemik timpangnya kekuatan antara pekerja dan pengusaha, muncul berbagai fenomena mesinisasi terhadap kelompok pekerja. Untuk itu, penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana implementasi Pasal 4 ayat ... -
Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk UMKM pangan kemasan di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana implementasi pasal 4 ... -
IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Klinik Sembada Bersinar BNN Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini berjudul Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis di Kabupaten Sleman.(Studi Kasus di Klinik Pratama Sembada Bersinar Sleman). Penelitian ... -
IMPLEMENTASI PASAL 57 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-20)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi Pasal 57 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 terhadap pelarangan minuman oplosan di Kabupaten Sleman dan (2) Untuk mengetahui faktor yang berperan dalam penegakan ... -
IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG - UNDANG No.4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ATAS USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-11)Penelitian ini berjudul Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Usaha Pertambangan Rakyat. Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya masalah belum adanya ... -
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 3 PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN KULON PROGO
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-08)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif dari Implementasi Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan masalah yang ... -
IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam menentukan parameter dasar harga transaksi yang ... -
Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Kerja Lembur Pada Pekerja/Buruh Pt Egi Yang Bekerja Melebihi Waktu Kerja
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02-07)Peningkatan perdagangan internasional akibat adanya globalisasi turut berdampak pada bidang ketenagakerjaan. Usaha yang dilakukan pengusaha untuk dapat menguasai pasar internasional lantas mengabaikan kesejahteraan ... -
Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Syarat Mendapatkan Surat Ijin Mengemudi di Kota Tarakan
(UII Yogyakarta, 2016-03-15)Segala perilaku di Indonesia telah diatur oleh hukum. Ada hukum bersifat memaksa dan menyuruh serta melarang untuk melakukan sesuatu. Salah satu perintah hukum di Indonesia adalah terdapat hukum yang mengatur tentang wajib ... -
Implementasi Pelaksanaan Tugas Inspektorat Kota Kendari Dalam Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Kendari 2017-2018
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Dalam suatu pemerintahan otonom agar terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, dan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan maka dibentuklah lembaga pengawas insternal ... -
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS KPU KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-10)Penelitian berjudul Implementasi Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten Sleman Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berawal dari observasi peneliti pada kewajiban KPU dalam ... -
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILUKADA TAHUN 2015
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-12)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara ... -
Implementasi Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini berjudul “Implementasi Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogayakarta Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan.”Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya peraturan-peratuan daerah khususnya ... -
Implementasi Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Dalam Bidang Karya Tulis Ilmiah Yang Dipublikasikan
(UII, 2016)Maraknya tindakan plagiarisme terutama dalam bidang karya tulis ilmiah yang dilakaukan oleh kalangan akademisi merupakan sebab akibat dari pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta yang tidak jelas. Skripsi ini ... -
Implementasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Subang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang wajib dibayar oleh Pemberi kerja atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan, Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing oleh pemberi kerja tenaga ...