IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Abstract

Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan karena maraknya permasalahan pertambangan Mineral Dan Batubara yang beroperasi secara ilegal di wilayah Kabupaten Bintan. Rumusan Masalah Bagaimana implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara terhadap pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Bintan ?dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara ?. Penelitian ini merupakan penelitian normativf (legal research) empiris (socio legal research). Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/ pustaka dan wawancara kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Pelaku usaha pertambangan, dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan hasil dari wawancara. Hasil studi ini menunjukan bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau telah terimplementasi namun belun terimplementasi dengan baik. Sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian penulis penambangan tanpa izin di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau masih marak terjadi dan dalam melakukan penegakan hukumnya terhadap pertambangan ilegal sudah terlaksanakan namun belum terlaksanakan dengan baik, karena lemahnya kepolisian dalam melakukan penertiban serta sanksi hukum yang diberikan tidak terlalu memberatkan pelaku usaha pertambangan. Saran yang diajukan penulis adalah Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau agar bisa melaksanakan pengawasan di lapangan secara langsung untuk mengurangi pertambangan ilegal dan untuk kepolisian agar bertindak tegas dalam menertibkan pertambangan ilegal serta hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan ilegal harus memberatkannya sehingga terciptanya rasa jera bagi pelaku usaha pertambangan ilegal.