Perjanjian Pengakuan Hutang yang Dilekati Kuasa Jual sebagai Jaminan Pelunasan Hutang Debitor Wanprestasi (Studi tentang Putusan Nomor 66/Pdt.GS/2020/PN.Btm)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kuasa jual yang dilekatkan dalam perjanjian pengakuan hutang sebagai jaminan pelunasan hutang menurut hukum perdata Indonesia serta menganalisis akibat hukum dan kekuatan mengikat kuasa jual terhadap debitor wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.GS/2020/PN.Btm. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa jual yang dilekatkan dalam perjanjian pengakuan hutang pada dasarnya bukan merupakan lembaga jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam hukum jaminan Indonesia, namun keberadaannya dapat diakui dan mengikat para pihak sepanjang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Putusan Nomor 66/Pdt.GS/2020/PN.Btm, pengadilan menyatakan debitor telah melakukan wanprestasi dan memberikan kekuatan mengikat terhadap kuasa jual yang diberikan kepada kreditor sebagai sarana pelunasan hutang. Dengan demikian, kuasa jual dapat digunakan sebagai instrumen pelunasan hutang dalam praktik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.