Browsing Thesis by Title
Now showing items 1236-1255 of 3826
-
Kebijakan Formulasi Bobot Dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undangundang Bidang Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang ... -
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-24)Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh tuhan yang maha esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan oleh setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut ... -
Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pemidanaan
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Tesis ini berfokus pada kajian Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia (Chemical Castration) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari segi tujuan pemidanaan dan Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia ... -
KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG CYBER SEX YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-14)Penelitian ini berjudul KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG CYBER SEX YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwasanya kejahatan mayantara saat ini sudah ... -
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA TERHADAP PENGEDAR YANG MELIBATKAN KORPORASI (Studi Kritis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-03-16)Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena disamping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan social masyarakat, berpotensi mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan ... -
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME – LENINISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-03)Kebijakan formulatif dari sebuah Undang-Undang memiliki peranan yang penting dan strategis dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan legalitas sekaligus sebagai penentuan kualitas bagi ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT SEBAGAI DELIK PENODAAN AGAMA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-13)Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, mempunyai peranan, sehingga negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (KAJIAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI MELALUI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
(Universitas Islam Indonesia, 2014-12-06)Dalam upaya pemberantasan korupsi , penerimaan dan pemberian gratifikasi adalah salah satu perbuatan yang sulit dipidana, baik dari segi regulasi, maupun kultur masyarakat Indonesia sementara pemberantasannya masih sangat ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Rahasia Medis
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Informasi yang diketahui oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan maupun segala sesuatu yang diceritakan oleh pasien kepada dokter merupakan informasi rahasia. Rahasia medis ini merupakan hak pasien. Menjaga rahasia ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PORNOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
(Universitas Islam Indonesia, 2014-11)Pornografi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat terutama setelah masa reformasi, kemajuan tekhnologi Informasi memiliki andil yang cukup besar dalam perkmbangan pornografi. Kantor berita Associated Press ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Indonesia merupakan salah satu negara yang gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang telah sulit terkontrol dan telah menerobos berbagai lapisan masyarakat. Di institusi TNI, tidak jarang ditemui oknum ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Indonesia merupakan salah satu negara yang gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang telah sulit terkontrol dan telah menerobos berbagai lapisan masyarakat. Di institusi TNI, tidak jarang ditemui oknum ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-05-23)Indonesia merupakan salah satu negara yang gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang telah sulit terkontrol dan telah menerobos berbagai lapisan masyarakat. Di institusi TNI, tidak jarang ditemui oknum ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-21) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang subyek hukum korporasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah kebijakan formulasi hukurn pidana ... -
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2020-11-25)Kejahatan perdagangan pengaruh (trading in influence) yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lepas dari hubungan stuktural dalam suatu partai politik maupun dalam suatu kelembagaan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK AGAMA (Studi Tentang Presepsi Tokoh-Tokoh Umat Beragama mengenai Perlindungan Terhadap Agama)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-12-23)Penyimpangan dan penodaan agama yang di Indonesia menimbulkan keresahan dalam kehidupan didalam masyarakat Indonesia, dan akhirnya penyimpangan, penodaan agama dijadikan delik didalam KUHP dan disebut delik agama. Didalam ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASCA KAK 2003 (KONVENSI PBB ANTI KORUPSI)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-10)Pentingnya penelitian dengan topik “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pasca KAK (Konvensi PBB Anti Korupsi) 2003” didasarkan pada asumsi teoritis bahwa pembalikan beban ... -
KEBIJAKAN IMPLEMENTATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGHIMPUNAN DANA ILEGAL (ILLEGAL FUNDING) STUDI KASUS BOWO JENGGOT DI PENGADILAN NEGERI MANNA BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-01)Judul penelitian ini adalah kebijakan implementatif hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan penghimpunan dana illegal ( Ilegal Funding) study kasus kasus Bowo Jenggot di Pengadilan Negeri Manna Bengkulu dan Pengadilan ...