KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang subyek hukum korporasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah kebijakan formulasi hukurn pidana tentang subyek hukum korporasi dalam perundang-undangan di bidang HKI dilihat dari politik kriminal?, Bagaimanakah praktik hukum tentang korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana HKI dalam putusan pengadilan yang terjadi sekarang ini?, Bagaimanakah kebijakan formulasi tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI dalam perundang-undangan di masa mendatang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris yaitu dengan meneliti hukum positif serta praktik hukum. Data penelitian dikurnpulkan dengan cara studi dokumenjpustaka yaitu peraturan perundang-undangan di bidang HKT, putusan pengadilan dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 201 5. Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan penalaran pada suatu pernasalahan. Hasil studi ini ~nenunjukkan bahwa perumusan korporasi sebagai subyek hukuin pidana di bidang HKI inasih terdapat permasalahan yaitu ketidakkonsistenan antara ~u~dang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Selain itu, dalanl berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI tidak mengatur mengenai kriteria tindak pidana oleh korporasi, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta alternatif sanksi khusus bagi korporasi. Pada praktik hukum yang dilihat dari putusan pengadilan juga menunjukkan belum menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Penelitian ini juga menghasilkan gagasan-gagasan mengenai kebijakan yang ideal tentang subyek hukum pidana korporasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di masa mendatang.