Browsing by Title
Now showing items 23474-23493 of 48079
-
PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH (Studi di BMT ‘Bina Tanjung’ Jember)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-09)Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Namun tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi ... -
PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-19)Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia yang Dirampas Oleh Negara. Bukan jarang terjadi kasus benda objek Jaminan Fidusia menjadi barang bukti perkara pidana. Benda yang masih dikuasai debitor, ... -
Pelaksanaan Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan Penghapusan dan Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Fidusia menjadi salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan pada perjanjian kredit perbankan, jaminan fidusia dianggap mudah, cepat dan sederhana. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang ... -
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAMMEWUJUDKAN SELF GOVERNING COMMUNITY (Studi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur)
(2021-10-13)Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai self governing community. Merujuk pada indeks ... -
Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Menurut PP No 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Boyolali
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan fungsi dan kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Boyolali. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pelaksanaan ... -
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Dan UU No. 27 Tahun 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini berjudul : Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Undang- Undang No. 27 Tahun 2009. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya peran sebuah lembaga ... -
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI HAK INISIATIF DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERIODE TAHUN 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-27)Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi hak inisiatif Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dala~n pe~nbuatan rancangan peraturan daerah; 2) Menganalisis penyebab pelaksanaan fungsi ... -
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2016/2017 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG APBD
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Peneltian ini mengkaji tentang “pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD tahun 2016/2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam ... -
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2011-10-06)Latar belakang daripada Penulisan Hukum/Tesis ini adalah bahwa be;bagai macam produk Peraturan Daerah yang telah banyak dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun salah satu Peraturan ... -
Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-02)Salah satu kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia yakni mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi. Melalui instrumen Rekomendasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia, besar harapan kita Ombudsman ... -
Pelaksanaan Fungsi Serikat Pekerja Dalam Melindungi Hak Pekerja Di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Merebaknya serikat pekerja di perusahaan, baik swasta maupun BUMN di seluruh Indonesia, membuktikan pekerja kini memiliki wadah untuk menyuarakan aspirasinya. Namun demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan ... -
Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2020-03-06)Praktek gadai sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yaitu dengan datangnya seorang yang memiliki sawah tetapi membutuhkan pinjaman uang, kepada orang lain yang memiliki harta. Kemudian kedua ... -
PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PERIODE 2015-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pelaksanaan hak inisiatif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah periode ... -
PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Hak inisiatif DPRD Kabupaten Lembata-Provinsi NTT Dalam Pembentukan Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan )
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-28)Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD diberikan hak inisiatif untuk melahirkan Perda dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Penulis tertarik melakukan penelitian di DPRD kabupaten Lembata terkait Pelaksanaan ... -
Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Studi Kasus Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Di Pemerintahan Presiden Joko Widodo
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Studi ini bertujuan untuk mengetahuitentang pelaksanaan Hak Prerogatif yang dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.Penelitian ini menekankan pada Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan ... -
Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Fungsi Wakaf Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-28)Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan telah memberikan legalitas mengenai pelaksanaan jaminan sosial memberikan legalitas mengenai pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana ... -
Pelaksanaan Jasa Pembuatan Akta Notaris Tanpa Dipungut Honorarium Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jasa pembuatan akta notaris tanpa dipungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu serta kendala dalam pemberian jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium ... -
PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT SENTANI JAYAPURA PAPUA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah adat berdasarkan hukum adat masyarakat sentani apakah sudah sesuai dengan Undang-undang dan bagaimana peran Notaris ... -
PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN MELALUI GRADER DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-07)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun ...