Master of Law: Recent submissions
Now showing items 421-440 of 1540
-
Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi “Ditinjau Dari Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui status hukum Peraturan Pelaksana Undang- Undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, apakah Peraturan Pelaksana tersebut masih berkekuatan hukum mengikat atau tidak? Seiring ... -
Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini meneliti tentang implikasi hukum terhadap notaris yang memberikan jasa kenotariatan diluar kewenangannya, dimana dalam hal ini Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara, dan negara memberikan kepercayaan ... -
Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis dari Persepktif Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Ketentuan yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ... -
Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal – Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang ... -
Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)This study has two formulations of problem, which are; first, why Constitutional Court in the six rulings states that articles put on trials are open legal policies. Second, how the implication of open legal policy ... -
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Gadai Saham (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Gadai Saham (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicolpora)”. Masalah yang dirumuskan ... -
Peraturan Daerah Berbasis Syari’ah Dalam Perspektif Negara Hukum Pada Era Otonomi Daerah (Analisis Parameter Batu Uji Peraturan Daerah Berbasis Syari’ah dan Pengawasanya)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Sejak tahun 1945 Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Deklarasi sebagai negara hukum diperjelas dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Keberadaan dari saksi instrumenter merupakan perintah dari Undang-undang, maka perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter dirasa sangat penting keberadaannya secara tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran ... -
Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk
(Universitas Islam Indonesia, 2020)satu problematika pembuktian tindak pidana zina di dalam Pasal 284 KUHP ialah sulitnya membuktikan unsur delik zina. Hal ini karena perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang private, ... -
Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA CABANG YOGYAKARTA” Perlindungan hukum tertanggung dalam hal terjadinya pengajuan ... -
Pertanggung Jawaban Notaris Yang Werda Atas Akta Yang Pernah Di Buatnya Dalam Masa Jabatannya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini mengkaji tentang pertanggung jawaban notaris yang wreda atas akta yang pernah dibuatnya dalam masa jabatannya, baik secara administrasi, perdata maupun pidana serta macam-macam sanksi-sanksi berupa ... -
Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji realitas yang terjadi dalam praktek Notaris yang tidak dapat dipungkiri lagi sering terjadi para penghadap tidak menghadap Notaris pada saat yang bersamaan. Hampir di semua kota ... -
Legalitas Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akad Murabahah
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 menyebutkaan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar bahwa tergugat melaporkan penggugat ke Polrestabes Yogyakarta atas dasar menggelapkan barang ... -
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami Dan Istri Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana KDRT ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan solusi alternatif penyelesaian permasalahan antara suami istri dalam tindak ... -
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami Dan Istri Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana KDRT ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan solusi alternatif penyelesaian permasalahan antara suami istri dalam tindak ... -
Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64. Undang-undang ini merupakan lex spesialis (ketentuan khusus) yang mengatur ... -
POLA PENERTIBAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA SEKS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2017) -
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab dan upaya-upaya PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak pada peralihan Hak Atas Tanah melalui jual beli. PPAT sebagai pejabat umum untuk ... -
Politik Hukum Pencalonan Satu Paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Proses Demokratisasi di Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-25)Politik hukum pengaturan pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dari masa ke masa, pengaturan Pilkada di tahun 2014 merupakan tahun yang penuh drama dalam sejarah pembahasan undang-undang Pilkada di Indonesia. Eksistensi ...