Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1501-1520 of 1559
-
Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN
(2018-02-24)Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara umum sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) harus memiliki ... -
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SEBAGAI AKIBAT DOKUMEN PALSU YANG DIBAWA OLEH PENGHADAP DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTANYA (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. ... -
IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENCALONAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS PADA PILKADA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-22)Pada tahun 2010, Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pesta demokrasi tersebut mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan ... -
KEWAJIBAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PADA TAHAP PENUNTUTAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-23)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut Umum mengenai pemenuhan hak-hak korban pada tahap penuntutan. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut ... -
PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-06)Penelitian disini berjudul Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan. Praktiknya banyak kesalahpemahaman penyelidik dan penyidik melakukan hokum pembuktian, sehingga timbul ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMANFAATAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Kerjasama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi (operator telekomunikasi) dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal ini internet service provider (ISP) merupakan keniscayaan yang telah diatur dan dijamin ... -
PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRAKTIK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.YK)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-11)ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Praktik Lembaga Keuangan Syariah” (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk). ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif mengenai politik hukum pengaturan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014. ... -
ANALISIS PENGATURAN HAK-HAK DPR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 (Studi terhadap Hak Interpelasi, Angket dan Menyatakan Pendapat Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-19)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur tentang hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat setelah dilakukannya amandemen UUD 1945; serta ... -
Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan
(Universitas Islam Indonesia, 2017-11-18)Penelitian ini mengkaji kebijakan legislatif tindak pidana di bidang perikanan dan penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan ... -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-09)Penelitian ini berjudul TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.). Hal ini karena terjadinya ... -
Tinjauan Pelaksanaan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat di Hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi pada Bank Syariah di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-27)ABSTRAK Penelitian ini berjudul TINJAUAN PELAKSANAAN APHT (AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) YANG DI BUAT DI HADAPAN PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH) DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi pada Bank Syariah Kota Yogyakarta). ... -
Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-xi/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)Penelitian ini berjudul Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013). Koperasi adalah badan ... -
Autentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Alat Bukti Tertulis yang Sempurna
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-07)Penelitian ini berjudul “Autentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Sempurna”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berangkat dari ketentuan Pasal 1868 ... -
Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-22)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum. dan juga untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektifitas secara kelembagaan ... -
Implementasi Jaminan Pembiyaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bri Syariah Cabang Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang jaminan pada akad mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia jika dikaitkan dengan fiqh muamalah. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana praktek ... -
Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf E Tentang Kewajiban Partai Politik)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-22)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik yang terjadi sebagai latar belakang lahirnya ketentuan pasal 13 huruh e tentang kewajiban partai politik. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana ... -
Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-12)Pasar modal memiliki peranan yang besar dalam pembangunan nasional. Terkumpulnya modal yang sangat besar di pasar modal memerlukan aturan yang sangat ketat agar seluruh pelaku pasar modal mendapatkan perlindungan hukum ... -
PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-21)Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami penyelesaian dan upaya notaris dalam menanggapi problem dalam penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan Rumusan masalah ... -
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Atas Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembuatan Perjanjian/Akta
(Universitas Islam Indonesia, 20-12-22)Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung ...