Recently added

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)

MAULIDA RAHIMI, 16921018 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-07)

Akta Notaris dalam praktik di temukan sering kali di permasalahkan oleh para pihak maka Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana sebagaimana pada perkara pidana Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr. ...

LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

FERDIAN ADI NUGROHO, 11912760 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)

Penelitian ini berjudul Legalitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Non Polri Dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya bukan ...

PENETAPAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PESAWAT UDARA NIAGA OLEH MENTERI PERHUBUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Novi Nugraha S.IP, 14912096 (Universitas Islam Indonesia, 2017-09-12)

Tinjauan Yuridis Peranan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Angkasa Pura II Melawan Bank Syariah Mandiri)

Marwoto, Tri Nurcahyo, 11912727 (Universitas Islam Indonesia, 2017-10-06)

BASYARNAS merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Akan tetapi dengan adanya kewenangan baru peradilan agarna yang tercantum dalam undang-undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama timbul ...

POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)

ABSOR, 15912060 S.H (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-07)

Pasal 156a KUHP berasal dari Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Pasal 4 yang menegaskan diadakannya pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a. Alasan aturan tentang penodaan ...

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Fadhilah Lestari, 16912015 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-06)

Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor ...

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BOT (Studi Kasus Pembangunan Dan Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta)

EFDA ELFITRI, 10912580 (Universitas Islam Indonesia, 2017-08-12)

Pembangunan infrastruktur di suatu daerah merupakan hal penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Permasalahan klasik yang kerap dihadapi yakni terkait keterbatasan dana, sehingga Pemerintah kemudian ...

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A

DWI WIWIK SUBIARTI, 16912013 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-22)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A. Sampai seberapa peran yang dijalankan oleh mediator dalam pelaksanaan ...

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Moh Hudi, 15921087 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-24)

Pembangunan dalam suatu negara tentu menjadi hal yang sangat penting, hampir seluruh negara di dunia telah memiliki. Negara tanpa adanya pembangunan akan stagnan, karena negara akan berhenti pada satu titik, sedangkan ...

PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

NASUKHA, 14912094 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-22)

Ketika berbicara tentang efek jera, dalam hukum pidana Islam (jinayah) sebagai sebuah disiplin ilmu Islam yang membahas persoalan kriminalitas yang salah satunya tentang tindak pidana korupsi. Metode pemidanaan Islam sangat ...

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM HAL TERJADI SENGKETA

Galuh Hapsari, 15921053 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-26)

Dilatarbelakangi dengan adanya transaksi jual beli Tanah dengan menggunakan perjanjian pendahuluan yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mana Perjanjian tersebut muncul sebelum dilakukannya pembuatan ...

RELEVANSI AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Adlina Adelina, 16912039 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)

Eksistensi konsep multipartai di Indonesia menuai pro dan kontra di masyarakat khususnya di kalangan cendikiawan dan pakar-pakar lainnya. Disatu sisi konsep multipartai yang diterapkan di Indonsia memberikan dampak negatif ...

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DAN EKSEKUSINYA

Dwi Rezky Andani, 15921052 (2018-02-24)

This research reviewing validity of imposition mortgage right in the Islamic bank and harmonization to the execution of the Mortgage Rights with the principles of sharia. This research is a normative research, which is ...

PERAN NOTARIS DALAM MENEGAKKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA YOGYAKARTA

Ina Faturahman, 15921057 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-22)

Salah satu wujud dari penerapan good corporate governance pada Perbankan Syariah adalah terwujudnya kepatuhan syariah. Kepatuhan Syariah bukan hanya terletak pada hal produk, tetapi juga pada aspek operasional kegiatan ...

KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)

Debby Dwi Arlingga, 15921046 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa ...

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPANNYA SEBELUM WERDA

Chandra Novita, 15921045 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-24)

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang telah werda yaitu baik secara administrasi, perdata maupun pidana serta macam-macam sanksi-sanksi berupa sanksi administratif, perdata, ...

KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Mega Kurniawanti Dwi Wardani, 15921060 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-24)

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan mempunyai kewajiban melakukan penyesuaian anggaran dasar. Terkait penyesuaiannya berupa menyesuaikan anggaran dasar ...

Master of Law: Recent submissions

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)

LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

PENETAPAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PESAWAT UDARA NIAGA OLEH MENTERI PERHUBUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Tinjauan Yuridis Peranan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Angkasa Pura II Melawan Bank Syariah Mandiri)

POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BOT (Studi Kasus Pembangunan Dan Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta)

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM HAL TERJADI SENGKETA

RELEVANSI AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DAN EKSEKUSINYA

PERAN NOTARIS DALAM MENEGAKKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA YOGYAKARTA

KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPANNYA SEBELUM WERDA

KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PTUN

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR

Master of Law: Recent submissions

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016) ﻿

LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ﻿

PENETAPAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PESAWAT UDARA NIAGA OLEH MENTERI PERHUBUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA ﻿

Tinjauan Yuridis Peranan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Angkasa Pura II Melawan Bank Syariah Mandiri) ﻿

POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA) ﻿

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ﻿

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BOT (Studi Kasus Pembangunan Dan Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta) ﻿

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A ﻿

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) ﻿

PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) ﻿

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM HAL TERJADI SENGKETA ﻿

RELEVANSI AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA ﻿

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DAN EKSEKUSINYA ﻿

PERAN NOTARIS DALAM MENEGAKKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA YOGYAKARTA ﻿

KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015) ﻿

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPANNYA SEBELUM WERDA ﻿

KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA ﻿

KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PTUN ﻿

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR ﻿

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR ﻿

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)

LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

PENETAPAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PESAWAT UDARA NIAGA OLEH MENTERI PERHUBUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Tinjauan Yuridis Peranan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Angkasa Pura II Melawan Bank Syariah Mandiri)

POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BOT (Studi Kasus Pembangunan Dan Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta)

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM HAL TERJADI SENGKETA

RELEVANSI AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DAN EKSEKUSINYA

PERAN NOTARIS DALAM MENEGAKKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA YOGYAKARTA

KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPANNYA SEBELUM WERDA

KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PTUN

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR