Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1521-1540 of 1559
-
Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kebijakai\ Hukum Pidana (Studi Atas Undang-undang Nomor 3l Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-22)In Indonesia, the presence of the witness protection legislation, is a happy thing to witness, given the number of complaints regarding the need and importance of witness protection. Law No.13 of 2006 on Witness and ... -
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise Primagama
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-31) -
Penggabungan Asuransi dan Investasi Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Analisis Atas Akad Smile Link 88 Syariah Pada Asuransi Jiwa Sinarmas Msig Syariah)
(UII, 2016)Berupaya meningkatkan pertumbuhan unit usaha syariah, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah memberikan layanan dengan unit link yang dinamai Smile Link 88 Syariah. Sebuah produk asuransi jiwa yang dikemas dengan konstruksi ... -
Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Dkpp) dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Cianjur Tahun 2014
(UII, 2016)Pelaksanaan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) dalam pelanggaran kode etik dalam pemilihan legislatif Kabupaten Cianjur tahun 2014 untuk mengetahui proses penyelesaian secara hukum atas ... -
Tinjauan Yuridis Penetapan Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
(UII, 2016)Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya Badan Layanan Umum Daerah maka pembiayaan terhadap pelayanan public dapat langsung diambil ... -
Penerapan Otonomi Khusus di Daerah Aceh dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(UII, 2016)Penelitian ini mengenai problematika penerapan otonomi khusus di derah Aceh dalam rangka penguatan negara kesatuan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah otonomi khusus merupakan solusi yang di inginkan ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pencalonan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif
(UII, 2016)Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia turut mewarnai dinamika ketatanegaraan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif dan dapat menjadi acuan hukum bagi ... -
Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta
(UII, 2016)Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta” penelitian ini di dasarkan karena banyaknya penyalahguna narkotika yang telah menjalani proses rehabilitasi ... -
Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Konsep Otonomi Pasca Reformansi di Indonesia
(UII, 2016)Pasca reformasi pengaturan tentang Desa menjadi satu paket dengan Undang-undang Pemrintahan Daerah. Yakni diatur dalam UU N0.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ... -
Penyelesaian Hukum Atas Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Yang Dapat Dibuktikan Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Analisis Yuridis Terhadap Putusan KPP Nomor 07/KPPU-L/2007 Tentang Temasek Holdings. PTE., LTD)
(UII, 2016)Kerugian konsumen yang diakibatkan oleh perilaku persaingan usaha tidak sehat merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Oleh karenanya kerugian konsumen haruslah dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus diberikan hak ... -
Model Integrasi Manajemen Risiko Bencana Ke Dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi” Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya.
(UII, 2016)Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman bencana alam. Seiring dengan proses pembangunan konstruksi, kajian terhadap risiko bencana perlu diintegrasikan dalam pelaksanaan konstruksi. ... -
Perbedaan Makna Tentang Praktek Diskriminasi dalam Persekongkolan Tender dan Penguasaan Pasar
(UII, 2016)Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf d, dan persekongkolan dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender pada Pasal 22 merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat menyebabkan ... -
Malpraktik Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian
(UII, 2016)Studi ini betujuan untuk menganalisa pengaruh service quality terhadap word of mouth dengan menggunakan subyek penelitian siswa – siswi yang belajar pada lembaga bimbingan belajar di Yogyakarta. Sampel penelitian ini ... -
Implementasi Praperadilan dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka dan Pihak Ketiga di Pengadilan Negeri Sleman
(UII, 2016)Penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan masih sering terjadi, meskipun pada prinsipnya KUHAP telah memberikan aturan-aturan ... -
Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Produksi Minyak Bumi Pada Sumur-Sumur Tua di Struktur Banyubang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah Antara Kud Wargo Tani Makmur Dengan PT. Pertamina EP
(UII, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, ... -
Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)
(UII, 2016)Hukum Kepailitan mensyaratkan terpenuhinya pembuktian sederhana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberadaan utang debitor merupakan salah satu syarat utama ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Pemungutan Retribusi di Kawasan Wisata Pantai Cengkrong di Trenggalek Oleh Lmdh Agro Lestari dan Cv. Pandu Alam
(UII, 2016)Di Kabupaten Trenggalek, masalah retribusi sektor pariwisata diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten ... -
Analisis Yuridis Putusan Tesis Ptun Yogyakarta Tentang Seng Keta Kepegawaian (Studi Komparasi Perkara No:10/G/2010/PTUN-YK Dalam Perkara Mutasi Guru Dengan Perkara No:06/G/2013/PTUN-YK Dalam Perkara Ralat SK Menteri Kehutanan)
(UII, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis keabsahan keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan PTUN Yogyakarta ...