Search
Now showing items 1041-1050 of 1058
Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis dari Persepktif Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Ketentuan yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ...
Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Tesis ini meneliti tentang implikasi hukum terhadap notaris yang memberikan jasa
kenotariatan diluar kewenangannya, dimana dalam hal ini Notaris merupakan
perpanjangan tangan dari negara, dan negara memberikan kepercayaan ...
Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG
DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT
ASURANSI MULTI ARTHA GUNA CABANG YOGYAKARTA” Perlindungan
hukum tertanggung dalam hal terjadinya pengajuan ...
Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi “Ditinjau Dari Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui status hukum Peraturan Pelaksana Undang-
Undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, apakah Peraturan Pelaksana
tersebut masih berkekuatan hukum mengikat atau tidak? Seiring ...
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami Dan Istri Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri
pada tindak pidana KDRT ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan solusi alternatif
penyelesaian permasalahan antara suami istri dalam tindak ...
Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-02)
Salah satu kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia yakni
mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi. Melalui instrumen
Rekomendasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia, besar harapan
kita Ombudsman ...
NOTARIS IN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-19)
Penelitian ini berjudul “Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Pengaturan Kepailitan menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 ...
Regulasi Dan Formulasi Pewajiban Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam Dalam Perspektif ISO 26000
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan non Sumber Daya
Alam (non SDA) di Indonesia sangat diperlukan mengingat dampaknya pada alam dan
lingkungan sosial yang semakin banyak akibat kegiatan usaha ...
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Sesuai Harga Sebenarnya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan mengkaji Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Sesuai Harga Sebenarnya dan Akibat Hukum terhadap Perjanjian ...
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris dan ...